Insiden Bendera Papua Merdeka di KJRI Dinilai Upaya Provokasi RI-Australia


Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menilai aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne merupakan perbuatan pidana. Sehingga, Kepolisian Australia harus menyelidiki siapa penerobos yang mengibarkan bendera tersebut.
"Aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne adalah tindakan kriminal, kepolisian Australia harus menangkap dan mengusut pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," kata Charles di Jakarta, Minggu (8/1).
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan perwakilan diplomatik ialah wilayah ekstrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Dalam hal ini, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional.
"Oleh karena itu, sebagai host country pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI disana," ujarnya.
Menurut dia, Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Maka, semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional.
"Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Australia. Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana itu karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral," tandasnya.
Sumber : Beritasatu

TNI AU Diminta Proses Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Anggota DPR RI, Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Medan, Sumatera Utara, terhadap para wartawan.

“Diharapkan atasan yang bersangkutan memprosesnya, hukum harus ditegakkan, hukum harus jadi panglima,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Politikus PDIP itu meminta pihak TNI AU tidak menghalang-halangi proses hukum serta penyidikan.

Wartawan yang menjadi korban, menurutnya, dapat melaporkan ke POM AU.

“Kita harapkan POM AU memproses kasus ini,” tuturnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan bertindak arogan pada wartawan.

Adalah Array Argus wartawan Tribun Medan dan Andri Safrin wartawan MNC TV menjadi korban keberingasan TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Kedua wartawan tersebut awalnya meliput aksi massa dari warga Sarirejo yang ingin mempertahankan tanah mereka yang ingin dijadikan rusunawa.

Dengan seketika, Array, Andri Safrin dan beberapa wartawan lainnya diserang TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Dengan menggunakan kayu, pentungan, tombak dan laras panjang, mereka menarik, memukuli serta menginjak-injak wartawan.

“Awalnya saya mau wawancara ibu-ibu warga sana. Lagi duduk di sebelah ibu itu, saya ditarik, dihantam kayu broti itu, diseret-seret dan dipijak-pijak,” kata Array.

Sumber : Tribunnews

DPR: Pemerintah Perlu Ratifikasi Perjanjian

Charles Honoris (Kedua dari kanan)

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengatakan pemerintah harus melakukan ratifikasi perjanjian internasional terkait dengan mencegah, menanggulangi atau penindakan hukum dalam kasus perompakan.

Sebab, Indonesia merupakan negara penyumbang pertama kasus perompakan di dunia khususnya Asia Tenggara.

"Sangat perlu apalagi mengenai penyanderaan, karena hari ini kita sudah jadi korban penyanderaan, kita punya kepentingan besar untuk ratifikasi perjanjian itu," kata Charles di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurut dia, sampai saat ini Indonesia belum memiliki sebuah regulasi hukum nasional yang secara spesifik mengatur tentang perompakan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan itikad baik pada dunia perlu meratifikasi itu.

"Misalkan Filipina sudah meratifikasi perjanjian mengenai penyanderaan, dengan perjanjian ini mereka wajib melakukan segala upaya pembebasan dan mengembalikan sandera di wilayah kedaulatan mereka," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia menjelaskan memang secara umum penanganan segala kejahatan dan pelanggaran hukum di Iaut yurisdiksi nasional dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, salah satu regulasi yang mendekati adalah yang tertulis dalam Pasal 438 KUHP.

Menurutnya, konvensi internasional itu antara lain International Convention Against The Taking of Hostages, tahun 1979, Convention for The Suppresion of Unlawful Acts Against The Safety of Maritime Navigation (SUA), tahun 1988 dan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP), tahun 2006.

Di samping itu, Charles mengatakan pemerintah harus melakukan langkah konkret seperti menjadi inisiator effective legal framework againts piracy and maritime crimes in Southeast Asia/kerangka hukum untuk ASEAN.

Tujuannya, agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap dan menghukum pelaku kejahatan perompakan serta mendirikan pusat informasi bersama (intelligence sharing).

"Indonesia harus menjadi motor penggerak terwujudnya kesepakatan atas mekanisme yang efektif di ASEAN dalam memerangi perompakan dan kejahatan di laut," tandasnya

Sumber : INILAH.COM

Paspampres Beli Senjata Ilegal, Ada Sindikat di Belakangnya ?


Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga terlibat pembelian senjata ilegal juga harus diproses secara hukum, tak hanya administrasi.
"Soal senjata itu kita sedih dan prihatin ada anggota Paspampres yang terlibat pembelian senjata ilegal dan sudah diakui mabes TNI sendiri," kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Juli 2016.
Ia menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menyatakan ada tiga oknum Paspampres yang akan diproses. Dari proses tersebut perlu ditelusuri motifnya.
"Apakah untuk kepentingan pribadi, atau dinas. Kalau untuk dinas agak lucu, karena sudah dianggarkan senjata untuk Paspampres. Kalau diselundupkan untuk dijual lagi di dalam negeri, bisa jadi pintu masuk membongkar sindikat jual beli senjata ilegal di Indonesia," kata Charles.
Ia menambahkan, dalam memproses pelanggaran yang dilakukan oknum Paspampres, TNI memang memiliki sanksi administrasi tersendiri. Tapi diperlukan juga adanya proses hukum. Sebab, dalam undang-undang ada aturan impor senjata ilegal harus melalui proses hukum.
"Kalau sudah terbukti melakukan pidana, harus dicopot. Apakah sanksinya pemecatan, atau dipidanakan. Ini ada proses hukum yang berjalan di TNI. Biasanya, kalau anggota TNI melakukan pidana, bukan berarti harus dipecat, tetapi bisa dipidana setahun dua tahun dan aktif kembali di TNI," kata Charles.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah harus memperketat kunjungan luar negeri, agar tidak terjadi lagi hal serupa. Sebab, kasus jual beli senjata ilegal ini jelas sudah mencoreng citra TNI dan Indonesia di mata dunia internasional.

Sumber : viva.

DPR Dukung Cara TNI Bebaskan Sandera dari Abu Sayyaf

Anggota Komisi I DPR ‎dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendukung TNI dikerahkan ke Filipina untuk membebaskan tujuh‎ anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Diketahui, Filipina mengizinkan TNI melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan selatan Filipina, hingga teritorial Filipina. 

Hal demikian merupakan salah satu kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menhan Filipina Voltaire ‎T Gasmin belum lama ini. Menurut Charles, ‎kesepakatan itu merupakan hal positif.

"Artinya Filipina ingin membuka diri untuk mengajak negara-negara sahabat bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang harusnya diselesaikan sejak lama," kata Charles Honoris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Bahkan lanjut dia, jika perlu TNI dikerahkan tidak hanya sekadar membebaskan WNI yang disandera, melainkan juga sekaligus mengatasi kelompok separatis Abu Sayyaf secara permanen.

Karena Abu Sayyaf dianggapnya sebagai kelompok terorisme, maka lanjut dia, perlu ditangani bersama.

‎"Kalau saya pribadi, melihat Abu Sayyaf ini bukan hanya sekadar kelompok pemberontak. Tapi ini harus kita kategorikan kriminal, karena tindakannya sudah merugikan masyarakat sipil dan membahayakan masyarakat sipil," imbuhnya.
Sumber : sindonews

PDI-P Gelar Rakerda Bahas Pilkada DKI Besok


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPR RI Charles Honoris di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).
"Sabtu ini kami Rakerda, membicarakan persiapan pemenangan Pilkada 2017. Rakerda ini juga dilaksanakan di daerah lainnya," kata Charles.
Ia menyebutkan baru ada sekitar 6-7 orang yang mendaftar dalam penjaringan cagub DKI ke DPD PDI-P DKI Jakarta. Beberapa orang yang sudah mendaftar itu antara lain Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kader Partai Demokrat Hasnaeni Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.
"Semuanya nanti diundang (ke Rakerda)," kata Charles.
Ia sendiri mengaku tidak tertarik maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia masih ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Selain itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga selesai.
"Sekali lagi, kalau soal pilkada, mekanisme harus dilalui melalui DPP," kata Charles.
PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Syarat partai dapat mengusung cagub adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 22 kursi.
Sumber : kompas.com

Charles Honoris Kaget Namanya Dicatut Dampingi Djarot


Pemuda Indonesia Hebat (PIH) lewat Sekjennya, Rhugby Adeana, mengungkap salah satu kader muda PDI Perjuangan yang layak disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta adalah Charles Honoris.

Namun ketika dikonfirmasikan soal tersebut, Charles Honoris kaget.

"Saya juga kaget dan baru tahu kalau ada pernyataan politik dari sebuah organisasi yang mencatut nama saya bahwa seakan-akan saya berniat maju dalam kontestasi Pilkada DKI sebagai bakal calon Wagub dari Djarot Syaiful Hidayat," tegas Charles Honoris, Rabu (23/3).

Dia dengan tegas mengatakan pernyataan  itu sebagai upaya memperkeruh konsolidasi PDI Perjuangan dan tidak tertutup kemungkinan dibuat dalam rangka kepentingan pragmatis tanpa dasar.

"Instruksi partai jelas, bahwa PDI Perjuangan punya tanggung jawab besar untuk mengawal pemerintahan DKI Jakarta Ahok-Djarot hingga selesai masa jabatannya," tegas Charles Honoris yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Charles kembali menegaskan PDI Perjuangan sudah menginstruksikan agar seluruh kader tidak mengeluarkan pernyataan politik atau membuat pergerakan politik yang berhubungan dengan Pilkada DKI. Terkait apapun yang ada hubungannya dengan tahapan Pilkada DKI 2017 adalah domain atau wilayah DPP Partai.

"Oleh karena itu abaikan saja jika ada sesuatu yang mencatut nama saya khususnya terkait kontestasi Pilkada DKI. Saya sedang fokus reses untuk menjaring aspirasi warga dan mendengar persoalan yang ada di masyarakat," demikian Charles.
Sumber : RMOL

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat


Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Charles Honoris dan TNI - Polri

TNI vs Polri, Insiden kekerasan antara oknum TNI dengan oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi berulang kalau prajurit TNI dan anggota Polri hidup sejahtera.

"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat," kata Anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu (Kamis, 20/11).

Politisi muda PDI Perjuangan ini sangat menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara justru sering terlibat aksi kekerasan.

"Konflik seperti yang terjadi di Batam menurut menurut saya berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai," jelas Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

Sebagai anggota DPR baru periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan bertugas di Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri.

Selain itu, Charles Honoris mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian.

"Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi," harap Charles.

Sumber Berita Rmol

[ Repath ] Charles Honoris, Putra Pengusaha Nasional Luntungan Honoris Lolos ke Senayan

Charles saat workshop


[JAKARTA] Penghitungan hasil rekapitulasi suara di KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk pemilu legislatif 2014 baru saja usai. Beberapa wajah baru yang akan duduk di DPR RI untuk masa jabatan 2014-2019 berangkat dari DKI Jakarta.

Salah satunya caleg muda dari PDI Perjuangan Charles Honoris, yang juga adalah Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan.

Menurut hasil rekapitulasi, Charles memperoleh suara terbanyak di Dapil DKI III dengan 96.842 suara, mengalahkan senior nya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie (Partai Demokrat).

“Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa rakyat Jakarta mempercayakan aspirasinya kepada PDI Perjuangan di pemilu kali ini. Kami juga berharap, akan dipercaya rakyat Indonesia untuk membawa perubahan bagi bangsa ini melalui presiden Jokowi di tahun 2014 ini,” kata Charles kepada SP, Sabtu (26/4) malam.

Charles adalah putra dari Luntungan Honoris pengusaha nasional, yang baru-baru ini bersama Bill Gates dan 7 pengusaha nasional lain mendonasikan UU$ 80 juta untuk program kesehatan nasional di Indonesia.
Luntungan Honoris tercatat sebagai presiden komisaris PT Modernland Realty Tbk dan anggota dewan pelindung Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

Selain Charles, putra pengusaha Hasjim Djojohadikusumo, Aryo (Gerindra), juga lolos di dapil DKI III. [M-16/N-6] https://beritasatunews.wordpress.com/

Charles Honoris Yakini Bentrok Batam Dipicu Faktor Kesejahteraan

Charles Honoris bersama Tahir orang terkaya pengusaha



JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris sangat menyayangkan insiden bentrok bersenjata antara anggota Yonif 134/Tuah Sakti, Batam dengan Brimob Polda Kepri tadi malam. Menurut dia, kejadian itu akan menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri.

Politisi muda PDI Perjuangan itu sangat menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara justru sering terlibat aksi kekerasan. "Kita tentunya tidak mentolerir aksi kekerasan seperti itu, yang hanya menodai kepercayaan rakyat terhadap kedua institusi tersebut," ungkap Charles kepada wartawan, Kamis (20/11).

Dia menilai kekerasan sepert itu tidak akan terjadi berulang kali kalau para prajurit TNI dan anggota Polri sejahtera.  "Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut hemat kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini.

Charles yang dipercaya Fraksi PDI Perjuangan duduk di komisi pertahanan dan luar negeri DPR itu akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personel TNI dan Polri. Charles mengharapkan bentrok oknum TNI dan Polri itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Karenanya, ia mengapresiasi langkah yang diambil pejabat pemerintah setempat seperti Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang cekatan turun langsung ke lapangan mengupayakan penyelesaian.(boy/jpnn)

Sumber: JPNN
http://www.jpnn.com/read/2014/11/20/271040/Yakini-Bentrok-Batam-Dipicu-Faktor-Kesejahteraan-

Charles Honoris: Konflik TNI-Polri Nodai Kepercayaan Rakyat

Charles Honoris kader muda PDI Perjuangan


INILAHCOM, Jakarta
- Insiden kekerasan antara oknum anggota TNI Polri di Batam, Kepulauan Riau, justru menodai kepercayaan rakyat terhadap dua institusi keamanan negara itu.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara justru sering terlibat aksi kekerasan.

"Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua institusi tersebut," kata Charles, di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Menurutnya, tindak kekerasan antara TNI dan Polri dinilai akibat kesejahteraan aparat keamanan yang cukup minim.

"Terjadinya konflik seperti itu di Batam menurut kami berkaitan dengan kesejahteraan para anggota, baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Charles yang juga Ketua DPD DKI Taruna Merah Putih ini.

Untuk itu, sebagai mitra kerja TNI, Charles bertekad akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personel TNI dan Polri.[ris]

Sumber: Inilah

Charles Honoris Sesalkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Charles Honoris, Komisi I Fraksi PDI

Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

 Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

 "Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

 Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris Sesalkan Bentrokan Sersenjata di Batam



Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

 Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

 "Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

 Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris dan Duta Besar Australia

Charles Honoris bersama Duta Besar Australia

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris memenuhi undangan ramah tamah dan makan siang dari Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rabu (29/10/2014).


Selain hadir Charles Honoris, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang lain Nico Siahaan, Irene Yusiana Roba, Marinus Gea, Andreas Eddy Susetyo, Adi Satria, dan Michael Jeno mengahadiri acara tersebut.

Acara tersebut digelar di Rumah Dinas Kedutaan Besar Australia.
Sumber: http://charles-honoris.com/read/2014/10/31/38/charles-honoris-memenuhi-undangan-ramah-tamah-duta-besar-australia

http://www.charles-honoris.com

Terpilihnya Caleg Muda Bukti Publik Inginkan Perubahan

charles honoris kader pdi perjuangan
JAKARTA – Kompetisi pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang banyak memunculkan nama-nama calon anggota legislatif pendatang baru berusia muda dinilai sebagai fenomena yang mengisyaratkan bahwa publik menginginkan perubahan positif. Terlebih sejumlah caleg muda terpilih itu berasal dari daerah pemilihan (dapil) “neraka” dan menyisihkan nama-nama tokoh yang sebelum Pileg digelar lebih diunggulkan.

“Di dapil yang disebut sebagai salah satu dapil ‘neraka’, politisi muda, bahkan pendatang anyar, mampu mengalahkan para politisi senior yang sudah lama malang melintang di panggung politik, dan memunyai nama besar. Ini menunjukkan publik sedang menginginkan perubahan,” kata Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, ketika dihubungi, kemarin.

 Dia mencontohkan banyaknya caleg muda yang melenggang dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu). Menurutnya, pemilih di Jakarta lebih rasional dalam menentukan pilihannya dan lebih independen. Mereka punya informmasi relatif lebih baik dibanding pemilih kebanyakan.

“Apa yang terjadi di dapil DKI Jakarta III menunjukkan masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin alternatif dan muda,” katanya.

Karena ingin perubahan, figur yang dianggap tak membawa perubahan atau figur yang tua cenderung mereka tinggalkan. “Anak muda, seperti Ahmad Sahroni, Charles Honoris, atau Aryo Djojohadikusumo, perolehan suaranya mengalahkan tokoh seperti Marzuki Alie atau Effendi Simbolon,” ujarnya.

Salah seorang caleg muda yang kemungkinan besar lolos ke Senayan, Charles Honoris, mengatakan dia tidak menyangka raihan suaranya bisa mengalahkan politisi senior yang lebih punya nama. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya bisa lolos dari dapil DKI Jakarta yang disebut dapil “neraka”.

“Saya sangat gembira, sebagai pendatang baru bisa membuktikan diri bersaing dengan politisi yang sudah senior,” kata dia.

Putra dari Luntungan Honoris, presiden komisaris PT Modernland Realty Tbk, itu mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU, dia memperoleh suara terbanyak. Di dapil “neraka” itu, dirinya sukses menangguk 96.842 suara. Perolehan suaranya mengalahkan politisi senior, seperti Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, yang juga bertarung di dapil tersebut.

Di dapil ini, beberapa nama tenar bersaing memperebutkan delapan kursi. Para politisi senior yang bertarung di dapil itu antara lain Ketua DPR Marzuki Alie, Vera Febyanthy, Effendi Simbolon, Achmad Riyaldi, Adang Daradjatun, Tantowi Yahya, Ade Supriatna, Wirianingsih, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Sejumlah pesohor juga tercatat ikut bertarung, yakni Farhat Abbas, Jeremy Thomas, dan Nasrullah (salah satu pemeran dalam sinetron Bajaj Bajuri).

Salah satu caleg muda yang sukses menangguk suara besar adalah Dodi Reza Alex Noerdin. Kepada Koran Jakarta, Dodi mengatakan, berdasarkan hasil pleno KPU Daerah Sumatra Selatan, dia berhasil meraup sekitar 204 ribu suara. “Saya pikir terbesar se-Indonesia untuk Partai Golkar,” kata Dodi. Dengan raupan suara sebesar itu, Dodi yang bertarung di dapil Sumsel I ini mungkin menjadi caleg peraih suara terbanyak se-Sumatra.

Sementara itu, peneliti Pol-Tracking Institute, Agung Baskoro, mengatakan fenomena terpilihnya caleg muda juga terjadi di banyak dapil sehingga beberapa nama tenar yang sering mewarnai parlemen tidak terpilih kembali. “Hal ini bisa terjadi karena, pertama, incumbent terjebak dengan skema popularitas yang tidak didukung dengan kerja-kerja publik yang jelas,” kata dia.Sementara para caleg baru, kata dia, terus turun ke bawah. Bahkan jauh sebelum masa kampanye, mereka rajin turun ke bawah menawarkan visi, misi, dan program baru yang lebih konkret.

Kedua, pola kampanye yang kreatif dan menarik menambah daya tarik para caleg pendatang anyar yang notabene masih berusia muda. “Sehingga publik menangkap kondisi ini sebagai harapan baru yang berpeluang memperbaiki nasib mereka,” katanya. ags/P-6

http://koran-jakarta.com/?11130-terpilihnya%20caleg%20muda%20bukti%20publik%20inginkan%20perubahan

Legislator Baru, PDI Perjuangan Janji Tak Akan Walk Out

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basara, memastikan kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) tidak akan mengulangi aksi walk out, pada sidang paripurna pemilihan MPR yang digelar Senin (6/10/2014).
Kepada wartawan di kediaman Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014), Ahmad Basara mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung siapapun yang dipilih menjadi pimpinan.
"Kita tidak akan walk out, kita akan tonton saja," ujarnya.
Pada rapat paripurna pemilihan ketua DPR Kamis lalu (2/10), kubu Jokowi - JK yang terdiri dari PDIP, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura, memutuskan untuk walk out karena tidak terima sistem voting yang diterapkan di pemilihan. Alhasil Koalisi Merah Putih (KMP) pun menyapu bersih kursi pimpinan DPR.
Ahmad Basara mengatakan dalam rapat paripurna pemilihan ketua DPR, pihaknya akan menggandeng DPD. Kubu Jokowi - JK menawarkan agar Ketua MPR dipilih dari anggota DPD, dan keempat wakilnya dibagi antara kubu Jokowi - JK dengan KMP. Jika DPD setuju, DPD lah yang akan melobi KMP.
"Kalau sudah setuju, baru kita, DPD dan koalisinya pak Prabowo duduk bareng," ujarnya.
Kursi kubu Jokowi - JK di DPR memiliki 207 kursi di DPR, sedangkan di DPD terdapat 132 kursi, jumlah suara totalnya mencapai 339. Jumlah itu masih kalah dengan gabungan Partai Demokrat dan KMP sebanyak 353 kursi.
Menurut Ahmad Basara pihaknya akan menghindari adanya voting, dan akan berusaha mati-matian agar pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat.
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/05/pdip-janji-tak-akan-walk-out

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

charles honoris
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Ia menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama

Charles Honoris: Pengusul Presiden Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Pengusul Presiden Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi.



Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.
Sumber: Suara.com

kabar charles honoris

ASK

Popular Posts