Insiden Bendera Papua Merdeka di KJRI Dinilai Upaya Provokasi RI-Australia

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menilai aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne merupakan perbuatan pidana. Sehingga, Kepolisian Australia harus menyelidiki siapa penerobos yang mengibarkan bendera tersebut.

"Aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne adalah tindakan kriminal, kepolisian Australia harus menangkap dan mengusut pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," kata Charles di Jakarta, Minggu (8/1).

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan perwakilan diplomatik ialah wilayah ekstrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Dalam hal ini, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional.

"Oleh karena itu, sebagai host country pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI disana," ujarnya.

Menurut dia, Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Maka, semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional.

"Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Australia. Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana itu karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral," tandasnya.

Sumber : Beritasatu

Read more »

DPR Dukung Cara TNI Bebaskan Sandera dari Abu Sayyaf

Anggota Komisi I DPR ‎dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendukung TNI dikerahkan ke Filipina untuk membebaskan tujuh‎ anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Diketahui, Filipina mengizinkan TNI melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan selatan Filipina, hingga teritorial Filipina. 

Hal demikian merupakan salah satu kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menhan Filipina Voltaire ‎T Gasmin belum lama ini. Menurut Charles, ‎kesepakatan itu merupakan hal positif.

"Artinya Filipina ingin membuka diri untuk mengajak negara-negara sahabat bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang harusnya diselesaikan sejak lama," kata Charles Honoris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Bahkan lanjut dia, jika perlu TNI dikerahkan tidak hanya sekadar membebaskan WNI yang disandera, melainkan juga sekaligus mengatasi kelompok separatis Abu Sayyaf secara permanen.

Karena Abu Sayyaf dianggapnya sebagai kelompok terorisme, maka lanjut dia, perlu ditangani bersama.

‎"Kalau saya pribadi, melihat Abu Sayyaf ini bukan hanya sekadar kelompok pemberontak. Tapi ini harus kita kategorikan kriminal, karena tindakannya sudah merugikan masyarakat sipil dan membahayakan masyarakat sipil," imbuhnya.
Sumber : sindonews

Read more »

DPR Sarankan Berhenti Membeli Alutsista Bekas

Jakarta, InfoPublik - Kalangan DPR menyarankan pemerintah agar selalu membeli baru setiap penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dengan anggaran yang cukup bagi TNI, sebaiknya tidak lagi membeli alutsista bekas.

"Melihat seringnya terjadi kecelakaan penggunaan sarana militer, seperti  pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya, itu karena selain berumur tua juga pembeliannya sudah barang bekas pakai. DPR menyarankan pembelian alutsista hendaknya yang baru saja, apalagi anggaran TNI sudah cukup tinggi,” kata anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin di Jakarta, Kamis (2/7).

Dia meminta penggunaan anggaran TNI harus diprioritaskan  berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi alutsista masing-masing matra. Hal ini melihat wilayah yang begitu luas, terdiri dari pulau-pulau, sehingga pertahanan wilayah udara dan laut harus menjadi prioritas.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Charles Honoris mengatakan melihat  melihat jumlah pesawat Hercules yang ada 24 unit, tapi beroperasi hanya 12, artinya ada masalah di sana. "Mungkin di politik anggaran, mungkin jumlahnya belum memadai, atau pengalokasiannya yang kurang tepat," katanya menanggapi jatuhnya Hercules C 130 beberapa hari lalu di Medan, Sumatera Utara.

Diungkapkan, saat ini anggaran yang diajukan terbesar dipergunakan untuk angkatan darat. Indonesia yang sangat luas memerlukan peran lebih banyak dari udara dan laut. "Padahal, Presiden telah meminta penggunaan anggaran TNI harus lebih memprioritaskan untuk tempat yang dibutuhkan. Tapi hingga saat ini, masih kurang koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pengaturan anggaran tersebut," katanya.

Selain itu, menurutnya, alutsista yang dimiliki sudah tidak layak secara teknologi. "Saya pernah melihat di salah satu bataliyon, di sana alat bidik yang dipergunakan untuk meriam dengan sistem manual," katanya.

Read more »