Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

"Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal," kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

"Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama," kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

Read more »

Anggota Komisi I Minta AS Jelaskan Alasan Larangan Masuk Terhadap Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Pemerintah AS menjelaskan alasannya melarang Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke negara tersebut.

Menurut Charles, persoalan insiden Panglima TNI bukan terkait pencabutan izin masuk ke Amerika Serikat.

"Pemerintah AS harus menjelaskan ke pemerintah Indonesia Otoritas mana di AS yang meminta pihak CBP untuk menolak entry bagi Gatot dan dengan alasan apa," ujar Charles Honoris kepadaTribunnews.com, Senin (23/10/2017).

Politikus PDIP itu menilai larangan masuk tersebut dikeluarkan secara mendadak.

Menurut Charles, insiden yang dialami Gatot Nurmantyo dapat dilihat sebagai penolakan terhadap pemerintah Indonesia.

Apalagi, tegas dia, Panglima TNI berangkat ke AS atas undangan dari otoritas pertahanan Negera Paman Sam tersebut.

Dimana, Jenderal Gatot resmi mewakili pemerintah Indonesia.

Baca juga : Panglima TNI Ditolak, Anggota Komisi I Minta DPR PanggilPerwakilan AS

Oleh karenanya, penjelasan resmi dari pemerintah AS dibutuhkan agar hubungan bilateral Indonesia-AS tidak terganggu.

"Bagaimanapun AS adalah mitra strategis bagi Indonesia khususnya di bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme," tegasnya.

Amerika Serikat telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar AS di Indonesia ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2017).

"Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Selain itu, melalui Wakil Dubes AS, Pemerintah AS secara resmi melayangkan permohonan maaf atas peristiwa pelarangan itu. Pemerintah AS, menurut Retno, mengakui bahwa kebijakannya itu menyebabkan ketidaknyamanan hubungan Indonesia-AS.

AS pun berharap Jenderal Gatot tetap datang ke Negara Abang Sam itu demi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Dunford dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC.

Baca juga : Anggota Komisi I: Pemerintahan Jokowi-JK Terus Jaga Pancasila

"Jadi mereka bilang, sangat menyambut baik kunjungan (Gatot) dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun, dan terdapat keinginan dari Jenderal Dunford untuk berkomunikasi dengan Panglima. Mereka sedang mengatur komunikasi tersebut," ujar Menlu Retno.

Gatot Nurmantyo dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu (21/10/2017). Saat itu Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in.

"Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu.

Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.

Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS). Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior.

Gatot telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.

Baca juga : Agus Temui Ahok Di Tahanan, Politikus PDI Perjuangan Bilang Begini

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.

Menlu Retno juga sudah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan duta besar AS untuk Indonesia. Kebetulan, Dubes AS tidak berada di Jakarta. Rencananya, Retno juga akan memanggil Wakil Dubes AS pada Senin (23/10/2017).

Permintaan maaf juga telah disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan.

Dalam pernyataan tertulis juga menyebutkan bahwa Kedutaan Besar Amerika akan memfasilitasi keberangkatan Gatot ke Amerika.

"Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami Jenderal Gatot," demikian pernyataan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang dimuat di laman resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat, Minggu (22/10/2017).

Sumber : Tribunnews

Read more »

Panglima TNI Ditolak, Anggota Komisi I Minta DPR Panggil Perwakilan AS

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan penolakan pemberian ijin masuk oleh otoritas Amerika terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo secara tiba-tiba.

Charles mendapatkan informasi Panglima TNI berencana mengunjungi Amerika dalam rangka undangan dari otoritas pertahanan AS.

"Oleh karena itu kehadiran panglima secara resmi mewakili pemerintah Indonesia. Tentunya penolakan ijin masuk tersebut dapat dilihat sebagai penolakan terhadap pemerintah Indonesia," kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2017).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, kata Charles, harus segera meminta penjelasan dari pemerintah Amerika agar tidak mengganggu hubungan kedua negara.

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, penolakan tanpa alasan yang jelas dapat mencederai hubungan kedua negara.

Baca juga : Anggota Komisi I: Pemerintahan Jokowi-JK Terus Jaga Pancasila

"Sebagai anggota Komisi I, saya juga akan mengusulkan agar lembaga DPR segera memanggil dan meminta penjelasan dari perwakilan AS di Indonesia," kata Charles.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Gatot Nurmantyo seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357 tanggal 21 Oktober 2017 untuk memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr.

Gatot Nurmantyo mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng.

Pemberitahuan penolakan disampaikan pihak maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.

Kabar itu diterima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melalui pemberitahuan penolakan yang disampaikan pihak maskapai Emirates.

Maskapai ini sedianya akan membawa Gatot dan istri ke Amerika Serikat menghadiri sebuah acara konferensi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr. di Kota Washington, atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.

Baca juga : Agus Temui Ahok Di Tahanan, Politikus PDI Perjuangan Bilang Begini

Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357, Sabtu (21/10/2017) sekitar pukul 17.00 WIB.

Ketika hal ini dikonfirmasikan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto membenarkan, seperti dikutip Kompas TV.

Gatot Nurmantyo dan istri sebelumnya sudah mengurus visa untuk keberangkatan tersebut.

Gatot Nurmantyo mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten.

Panglima TNI sudah melaporkan insiden penolakan ini ke Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi dan Menko Polhukam Wiranto.

Sumber : Tribunnews

Read more »

Anggota Komisi I: Polemik Pembelian Senjata Harus Segera Diakhiri

Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto terkait pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Pernyataan Wiranto itu diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang ada.

"Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ujar anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris di Jakarta, Senin (25/9).

Wiranto memastikan tidak ada pengadaan senjata ilegal. Pengadaan senjata yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah milik Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya juga bukan 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5.000 senpi secara ilegal oleh institusi tertentu. Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik.

Baca juga : Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Menurut Charles, sebagai panglima TNI, tentunya Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar.

"Saat ini kan sudah terbuka melalui pernyataan resmi Menko Polhukam bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh panglima TNI adalah BIN," katanya.

Charles mengatakan sangat tidak etis ketika seorang panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya, kata dia, Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menyukseskan program kerja pemerintahan Jokowi.

Menjelang masa pensiun, saran Charles, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI.

"Fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI," katanya.

Sumber : BeritaSatu

Read more »

Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5000 senjata api secara ilegal oleh institusi tertentu. Terlebih ucapannya itu membuat kegaduhan.

"Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik. Sebagai Panglima TNI tentunya Pak Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar," kata Charles kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).

Charles mengatakan, saat ini sudah terbuka melalui statement resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh Panglima TNI adalah Badan Intelijen Negara. Pembelian senjata itu pun dilakukan secara legal untuk pendidikan di BIN.

"Sangat tidak etis ketika seorang Panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya Pak Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintahan Jokowi, bukan malah sebaliknya," ucap Charles.

Politisi PDI-P ini pun menyarankan, menjelang masa pensiun, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI. Gatot, kata dia, harus fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI.

Baca juga : Kritik Ke Prabowo, PDIP: Jangan Gunakan Cara Murahan

"Statement Pak Wiranto sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ucap Charles.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia. Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.

Namun pernyataan Panglima itu dibantah Menkopolhukam Wiranto yang menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru. Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Sumber : Kompas

Read more »

Paspampres Beli Senjata Ilegal, Ada Sindikat di Belakangnya ?

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga terlibat pembelian senjata ilegal juga harus diproses secara hukum, tak hanya administrasi.

"Soal senjata itu kita sedih dan prihatin ada anggota Paspampres yang terlibat pembelian senjata ilegal dan sudah diakui mabes TNI sendiri," kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Juli 2016.

Ia menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menyatakan ada tiga oknum Paspampres yang akan diproses. Dari proses tersebut perlu ditelusuri motifnya.

"Apakah untuk kepentingan pribadi, atau dinas. Kalau untuk dinas agak lucu, karena sudah dianggarkan senjata untuk Paspampres. Kalau diselundupkan untuk dijual lagi di dalam negeri, bisa jadi pintu masuk membongkar sindikat jual beli senjata ilegal di Indonesia," kata Charles.

Ia menambahkan, dalam memproses pelanggaran yang dilakukan oknum Paspampres, TNI memang memiliki sanksi administrasi tersendiri. Tapi diperlukan juga adanya proses hukum. Sebab, dalam undang-undang ada aturan impor senjata ilegal harus melalui proses hukum.

"Kalau sudah terbukti melakukan pidana, harus dicopot. Apakah sanksinya pemecatan, atau dipidanakan. Ini ada proses hukum yang berjalan di TNI. Biasanya, kalau anggota TNI melakukan pidana, bukan berarti harus dipecat, tetapi bisa dipidana setahun dua tahun dan aktif kembali di TNI," kata Charles.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah harus memperketat kunjungan luar negeri, agar tidak terjadi lagi hal serupa. Sebab, kasus jual beli senjata ilegal ini jelas sudah mencoreng citra TNI dan Indonesia di mata dunia internasional.

Sumber : viva.

Read more »

DPR Dukung Cara TNI Bebaskan Sandera dari Abu Sayyaf

Anggota Komisi I DPR ‎dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendukung TNI dikerahkan ke Filipina untuk membebaskan tujuh‎ anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Diketahui, Filipina mengizinkan TNI melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan selatan Filipina, hingga teritorial Filipina. 

Hal demikian merupakan salah satu kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menhan Filipina Voltaire ‎T Gasmin belum lama ini. Menurut Charles, ‎kesepakatan itu merupakan hal positif.

"Artinya Filipina ingin membuka diri untuk mengajak negara-negara sahabat bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang harusnya diselesaikan sejak lama," kata Charles Honoris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Bahkan lanjut dia, jika perlu TNI dikerahkan tidak hanya sekadar membebaskan WNI yang disandera, melainkan juga sekaligus mengatasi kelompok separatis Abu Sayyaf secara permanen.

Karena Abu Sayyaf dianggapnya sebagai kelompok terorisme, maka lanjut dia, perlu ditangani bersama.

‎"Kalau saya pribadi, melihat Abu Sayyaf ini bukan hanya sekadar kelompok pemberontak. Tapi ini harus kita kategorikan kriminal, karena tindakannya sudah merugikan masyarakat sipil dan membahayakan masyarakat sipil," imbuhnya.
Sumber : sindonews

Read more »

Charles Honoris: PDIP akan Muluskan Jalan Jenderal Gatot Nurmantyo

 

Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengaku, pihaknya akan memuluskan jalan bagi Jenderal Gatot Nurmayanto sebagai Panglima TNI dalam fit and proper test hari ini.

Menurutnya, sudah menjadi tradisi di PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah untuk menjadi garda depan memuluskan apa yang sudah ditunjuk Presiden Jokowi.

"Dari kami ada tradisi mendukung calon-calon yang ditunjuk Presiden Jokowi, termasuk TNI," ungkapnya di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Ia menjelaskan, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima Tentara TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo di Komisi I DPR yang akan digelar hari ini, PDIP akan kembali melancarkan jalan sama seperti yang dilakukan saat uji kelayakan Kepala BIN, Letjen Purn Sutiyoso.

"Dukungan penuh kepada Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmayanto akan diberikan seperti saat PDIP mendukung pencalonan Kepala BIN, Sutiyoso," jelasnya.

Charles Honoris merupakan politikus muda PDIP. Yang bersangkutan lolos sebagai anggota DPR RI dari dapil di DKI Jakarta. Tokoh poliltik muda dari Jakarta ini pernah mengenyam pendidikan di Australia dan Jepang. Charles merupakan sedikit di antara politikus nasional yang berlatar belakang etnis Tionghoa.
sumber linknya http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/242046/charles_honoris:_pdip_akan_muluskan_jalan_jenderal_gatot_nurmantyo.html#.VZqHKFKQnzs

Indahnya berbagi berita dibulan ramadhan
Profil Charles Honoris

Read more »

Charles Honoris, PDI Perjuangan Tetap Akan Dukung Gatot Nurmantyo Sebagai Panglima TNI

Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tes Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI siang ini. Fraksi PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah akan kembali menjadi garda terdepan memuluskan apa yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo atau sama dengan yang dilakukan saat fit and proper test Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang digelar kemarin.

"Dari kami (PDIP) ada tradisi mendukung calon-calon yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, termasuk TNI," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, Rabu (1/7).

Sementara disinggung mengenai pengadaan jabatan Wakil Panglima TNI, Charles menegaskan bahwa pengadaan jabatan itu baru sebatas wacana. Dia pun enggan mengomentarinya lebih jauh.

"Ini kan baru sekadar wacana dari Jenderal Moeldoko. Presiden belum pernah memperbincangkan ini," tukasnya.

Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI ke DPR melalui surat yang dikirim pada tanggal 9 Juni yang lalu. Surat tersebut dikirim bersamaan dengan penunjukkan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sumber berita dari http://riaugreen.com/view/Politik/10498/PDI-Perjuangan-Tetap-Akan-Dukung-Gatot-Nurmantyo-Sebagai-Panglima-TNI.html#.VZVLaI6Qnzs

indahnya berbagi
salam ramadhan guys...

Read more »