Pernah Minta Jangan Jadi Dubes di Wilayah Konflik, Yuddy Chrisnandi Bakal Ditugaskan di Ukraina

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima 23 nama yang diajukan sebagai duta besar.

Di antara nama-nama tersebut muncul politikus Golkar Tantowi Yahya sebagai calon Dubes Selandia Baru, dan mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi sebagai calon Dubes Ukraina.

"List tersebut memang sudah diserahkan ke DPR," kata anggota Komisi I Charles Honoris melalui pesan singkat, Minggu (27/11/2016).

Charles mengatakan, para calon duta besar tersebut akan mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR. Sifat fit and proper test itu hanyalah sebagai pertimbangan untuk pemerintah.

"Komisi I DPR belum menggelar rapat penjadwalan fit and proper test. "Belum ada," ujar Charles.

Sementara, Tantowi Yahya membenarkan namanya masuk sebagai calon Dubes Selandia Baru.

"Sepertinya begitu," ucap Tantowi.

Tantowi akan mengundurkan diri sebagai anggota DPR bila hal itu terjadi. Ia kini duduk sebagai anggota Komisi I DPR. Rencananya, Tantowi bertugas sebagai duta besar mulai Januari 2017.

Hal yang sama dikatakan Yuddy Chrisnandi.

"Ya, untuk fit and proper test dalam waktu dekat," cetusnya.

Yuddy mengaku diundang Kementerian Luar Negeri terkait posisi duta besar.

Sebelumnya, politikus Partai Hanura itu mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk tetap membantu pemerintah selepas menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi kepada Yuddy kala memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta, pada 26 Juli 2016.

"Jadi prosesnya itu semalam saya diminta bertemu dengan Pak Presiden. Saat bertemu, beliau menyampaikan bahwa ada situasi internasional, tekanan ekonomi global, kondisi, dan situasi politik nasional yang mengharuskan pemerintah melakukan percepatan dan perubahan, sehingga Pak Presiden mengatakan kepada saya mohon maaf," kata Yuddy di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, 27 Juli 2016).

Yuddy mengatakan, pernyataan Presiden kepada dirinya terhenti pada kata "mohon maaf". Namun, dirinya sudah bisa memahami maksud Presiden ingin menggantinya dari kursi kabinet.

"Presiden tidak meneruskan permohonan maafnya, tapi saya paham. Saya lalu mengatakan kepada Pak Presiden tidak ada masalah sama sekali, saya ikhlas dan bahkan berterima kasih kepada beliau sudah diberikan kesempatan membantu kabinet selama kurun waktu hampir dua tahun," papar Yuddy.

Selanjutnya, dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu, Yuddy mengaku turut menyampaikan permohonan maafnya manakala ada hal-hal tidak berkenan serta ada harapan Presiden yang tidak terlaksana selama dirinya menjabat Menteri PANRB.

Dalam pertemuan itu, menurut Yuddy, Presiden berharap agar dirinya tetap membantu pemerintahan.
"Beliau bertanya kira-kira saya ada ekspektasi bertugas di mana. Saya mengucapkan terima kasih.

Saya katakan kalau Pak Presiden percaya kepada saya, cukuplah saya menjadi duta besar, agar saya memiliki banyak waktu untuk menulis," beber Yuddy.

Menurut Yuddy, respons Presiden atas harapannya itu terlihat positif yang tergambar dari kegembiraan raut wajah Jokowi.

"Saya melihat Pak Presiden tanggapannya sangat gembira. Menjadi duta besar di negara kecil juga tidak apa-apa, saya jadi punya kesempatan menulis dan lebih banyak waktu mengajar, karena saya guru besar di Universitas Nasional, jadi harus terus mengajar," jelasnya.

Namun, Yuddy Chrisnandi sempat mengaku enggan menjadi duta besar di negara rawan konflik atau penculikan, seperti Filipina yang menjadi markas kelompok teror Abu Sayyaf.

"Kalau bisa, ya, jangan negara yang ada penculikan-penculikan dong, tidak sekalian kamu tawarin saya ke Afganistan atau ke Suriah," seloroh Yuddy.

Berikut 23 nama calon dubes Indonesia yang diajukan ke DPR:
1. Tokyo: Arifin Tasrif
2. Athena: Ferry Adamhar
3. Bogota: Priyo Iswanto
4. Canberra: Kristiarto Legowo
5. Dili: Sahat Sitorus
6. Geneva: Hasan Kleib
7. Kabul: Mayjen Dr Ir Arief Rachman
8. Kolombo: Ngurah Ardiyasa
9. Kiev: Prof Dr Yuddy Chrisnandi
10. Manama: Nur Syahrir Rahardjo
11. Roma: Esti Andayani
12. Seoul: Umar Hadi
13. Wina: Darmansjah Djumala
14. New Delhi: Arto Suryodipuro
15. Dhaka: Rina Soemarno
16. Amman: Andy Rachmianto
17. Bratislava: Wieke Adiwoso
18. Dar Es Salaam: Prof Radar Pardede
19. Wellington: Tantowi Yahya
20. Zagreb: Sjachroedin ZP
21. Astana: Rachmat Pramono
22. Tunis: Ikrar Nusa Bhakti
23. Kuala Lumpur: Rusdi Kirana

Sumber : Wartakota

Read more »

Kepala Sandera Dipenggal, Momentum Gelar Operasi Senyap Libas Abu Sayyaf

Komisi I DPR menyayangkan aksi pemenggalan kepala  yang dilakukan Abu Sayyaf  terhadap John Ridsdel, salah satu sandera warga negara Kanada.

Tindakan biadab tersebut harus dijadikan momentum bagi negara lain yang warga negaranya disandera, termasuk Indonesia untuk menekan pemerintah Pilipina agar mengizinkan dilaksanakannya operasi senyap (silent operation). 

‎Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4) menyikapi aksi Abu Sayyaf tersebut.

Pemenggalan kepala Ridsdel tersebut dilakukan karena uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala mantan wartawan Calgary yang alih profesi menjadi eksekutif pertambangan   ini dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina nekat memenggal sandera asal Kanada, John Ridsdel, setelah uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala korban dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya telah memberikan ultimatum agar empat sandera, yakni dua warga Kanada, satu warga Norwegia dan satu warga Filipina-ditebus masing-masing 300 juta peso. Batas ultimatum itu berakhir pada 25 April 2016 antara pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Filipina.

Selain John Ridsdel,  tiga sndera lainnya adalah Kjartan Sekkingstad (warga Norwegia), Robert Hall, 50 (warga Kanada), dan Marites Flor (warga Filipina).

Menurut Charles Honoris, aksi pemenggalan kepala Ridsdel harus disikapi secara serius oleh negara yang warga negaranya disandera oleh Abu Sayyaf. Pemenggalan kepala tersebut harus dijadikan momentum untuk memakai kekuatan militer dengan menggelar operasi senyap gabungan.

"Kuncinya di situ. Sebab tidak tertutup kemungkinan pemenggalan yang sama akan dilakukan kepada sandera lainnya. Secepatnya silent operation," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

‎Dia lebih setuju digelar operasi senyap ketimbang menyerahkan uang tebusan kepada kelompok bersenjata tersebut. Kalau saja sandera yang dipenggal adalah warga negara dari negara besar seperti Amerika Serikat, Navy SEAL yang diturunkan untuk melakukan operasi langsung membebaskan sanderta, termasuk melibas Abu Sayyaf.

Untuk menggelar operasi senyap, pemerintah Kanada, Norwegia dan Indonesia, memang harus meminta izin dari pemerintah Indonesia. Negara tersebut menurut Charles harus menekan pemerintah Pilipina. Indonesia misalnya diyakini bisa bargaining agar pemerintah Pilipina memberikan izin digelar operasi senyap.

"Kalau negara-negara itu bersatu maka tekanan kepada pemerintah Pilipina menjadi efektif. Namun sejauh ini pemerintah kita lamban dan terkesan takut, khawatir kalau dianggap berpihak dalam konflik Moro," jelas Charles Honoris.

‎"Sebab selama ini Indonesia menjadi mediator dalam konflik di sana," kata Charles.

Namun hal itu seharusnya tidak mengganggu sikap pemerintah dalam menekan pemerintah Pilipina. Pemerintah Indonesia perlu menyentil pemerintah Pilipina kalau persoalan Abu Sayyaf tidak lagi soal pemberontakan, tapi masalah pembajakan dan penculikan. Apalagi selama ini, Pilipina dikenal sebagai pelabuhan teroris.

"Nah kalau digelar operasi siluman tak hanya membebaskan sandera, kalai perlu sekalian memberantas kelompok tersebut dan sekaligus membuktikan komitmen negara dalam memberantas terorisme yang telah menjadi musuh bersama," demikian Charles. 

Sumber : RMOL

Read more »

Charles Honoris: PDIP akan Muluskan Jalan Jenderal Gatot Nurmantyo

 

Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengaku, pihaknya akan memuluskan jalan bagi Jenderal Gatot Nurmayanto sebagai Panglima TNI dalam fit and proper test hari ini.

Menurutnya, sudah menjadi tradisi di PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah untuk menjadi garda depan memuluskan apa yang sudah ditunjuk Presiden Jokowi.

"Dari kami ada tradisi mendukung calon-calon yang ditunjuk Presiden Jokowi, termasuk TNI," ungkapnya di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Ia menjelaskan, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima Tentara TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo di Komisi I DPR yang akan digelar hari ini, PDIP akan kembali melancarkan jalan sama seperti yang dilakukan saat uji kelayakan Kepala BIN, Letjen Purn Sutiyoso.

"Dukungan penuh kepada Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmayanto akan diberikan seperti saat PDIP mendukung pencalonan Kepala BIN, Sutiyoso," jelasnya.

Charles Honoris merupakan politikus muda PDIP. Yang bersangkutan lolos sebagai anggota DPR RI dari dapil di DKI Jakarta. Tokoh poliltik muda dari Jakarta ini pernah mengenyam pendidikan di Australia dan Jepang. Charles merupakan sedikit di antara politikus nasional yang berlatar belakang etnis Tionghoa.
sumber linknya http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/242046/charles_honoris:_pdip_akan_muluskan_jalan_jenderal_gatot_nurmantyo.html#.VZqHKFKQnzs

Indahnya berbagi berita dibulan ramadhan
Profil Charles Honoris

Read more »

DPR Komisi I Charles Honoris Desak TNI Evaluasi Kebijakan Akuisisi Pesawat Bekas

 

Tragedi jatuhnya korban dalam kecelakaan pesawat jenis Hercules, di Medan, Sumatera Utara, membuat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) didesak untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas.

"Peristiwa nahas itu ‎harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas," kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris, Rabu (1/7).

Dia mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang merawat pesawat baru. "Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa TNI AU memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika Serikat tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.

Karenanya, Charles Honoris meminta agar Kementerian Pertahanan dan semua matra TNI segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanja anggarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Anggaran itu, menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada ketiga matra yang ada di TNI.
"Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan TNI," kata Charles

Read more »

Charles Honoris, PDI Perjuangan Tetap Akan Dukung Gatot Nurmantyo Sebagai Panglima TNI

Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tes Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI siang ini. Fraksi PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah akan kembali menjadi garda terdepan memuluskan apa yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo atau sama dengan yang dilakukan saat fit and proper test Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang digelar kemarin.

"Dari kami (PDIP) ada tradisi mendukung calon-calon yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, termasuk TNI," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, Rabu (1/7).

Sementara disinggung mengenai pengadaan jabatan Wakil Panglima TNI, Charles menegaskan bahwa pengadaan jabatan itu baru sebatas wacana. Dia pun enggan mengomentarinya lebih jauh.

"Ini kan baru sekadar wacana dari Jenderal Moeldoko. Presiden belum pernah memperbincangkan ini," tukasnya.

Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI ke DPR melalui surat yang dikirim pada tanggal 9 Juni yang lalu. Surat tersebut dikirim bersamaan dengan penunjukkan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sumber berita dari http://riaugreen.com/view/Politik/10498/PDI-Perjuangan-Tetap-Akan-Dukung-Gatot-Nurmantyo-Sebagai-Panglima-TNI.html#.VZVLaI6Qnzs

indahnya berbagi
salam ramadhan guys...

Read more »

Laporan Reses Charles Honoris

Charles Honoris bersama Warga/Charles-Honoris.com

Laporan Reses Charles Honoris (Dapil #DKI3 , #kom1 , @PDIPerjuangan)  ke Kec. Tambora 

Charles Honoris menggunakan kesempatan reses pertama di awal tahun 2015 dengan menyambangi warga di Kec. Tambora, tepatnya dilakukan di lingkungan RW 10 Kelurahan Jembatan Besi (26/2). Masyarakat yang hadir pada kegiatan ini, tidak hanya dari RW 10, namun hadir pula perwakilan RW 08 dan RW 09. Pada kesempatan ini, Charles Honoris didampingi oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ibu Ika Yuli Rahayu dan pejabat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.

Sebagai wakil rakyat, Charles Honoris menyampaikan bahwa penugasan dari partai yang diberikan untuknya adalah untuk duduk di Komisi I DPR RI yang membidangi urusan Pertahanan dan Keamanan, Informatika, Luar Negeri dan Intelijen. Namun demikian, Charles tetap bisa dekat dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi yang ada, dengan menghadirkan Rumah Konstituen Charles Honoris (RKCH), sebagai rumah aspirasi bersama.

Dalam acara tanya jawab, muncul pertanyaan dari dari warga mengenai masalah pertahanan dan hubungan Indonesia dengan negara lain, layanan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan program Smart City, penanggulangan sampah, sampai pada persoalan ibu-ibu PKK yang kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah setermpat. Menanggapi hal tersebut, Charles menyampaikan bahwa Indonesia harus tetap tegas dan konsisten dengan hukum yang berlaku. Akan terus mendorong kementerian terkait untuk meninjau ulang hubungan dagang dengan negara yang sedang bermasalah dengan Indonesia.

Terkait Smart city dan penanganan sampah, Charles Honoris menyampaikan pentingnya “Revolusi Mental” secara bersama-sama. Kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan. Namun demikian, Charles Honoris juga akan menyampaikan aspirasi warga ke Pemprov DKI Jakarta dan mendorong pemprov untuk segera merealisasikan Smart City dan penanganan sampah.

Selain itu, ia berkomitmen bahwa layanan unit ambulans akan ditingkatkan semaksimal mungkin. Masyarakat Jakarta Barat dan Utara cukup menghubungi RKCH (Rumah Konsituten Charles Honoris) untuk meminta bantuan unit ambulans.

Alamat RKCH: JL. Kebun Jeruk Raya no 8, Jakarta Barat. 021-5366-2305

Read more »