Pak Ahok Pesan, Sisa Dana Kampanye Digunakan Untuk Beli Transjakarta Cares

Bendahara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Charles Honoris, menyampaikan bahwa sisa dana kampanye putaran kedua akan dialihkan untuk kegiatan sosial.

Bahkan, kata dia, sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian Transjakarta Cares.

"Pak Ahok pesan, sisa dana kampanye digunakan untuk membeli Transjakarta Cares atau sumbangan sosial," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

( Baca juga: PDIP Kerahkan Kader Se-Indonesia Untuk Menangkan Ahok-Djarot )

Adapun Transjakarta Cares merupakan minibus untuk penyandang disabilitas dan lansia. Warga penyandang disabilitas dan lansia dapat menelepon nomor telepon tertentu agar dapat dijemput serta diantar ke halte bus Transjakarta terdekat.

"Tapi itu belum diputuskan. Kalau (kampanye) selesai, baru akan kami putuskan (akan dipergunakan untuk apa sisa dana kampanye Ahok-Djarot)," kata Charles.

Pengumpulan dana kampanye Ahok-Djarot melalui program patungan rakyat sudah mulai dibuka per hari ini hingga 7 April mendatang.

Ahok-Djarot menargetkan dapat mengumpulkan dana kampanye hingga Rp 25 miliar selama satu bulan.

Warga yang ingin mengikuti patungan rakyat dapat secara online via ahokdjarot.id/patungan atau setoran tunai di kantor cabang BCA di seluruh wilayah di Indonesia.

Warga dapat menyumbang mulai Rp 10.000 hingga maksimal Rp 75 juta, sedangkan bagi organisasi berbadan hukum, sumbangan dapat mencapai maksimal Rp 750 juta.

"Kami percaya Jakarta akan lebih baik dengan gerakan gotong royong ini, seperti penggunaan dana kampanye putaran pertama, sesuai hasil audit dari auditor independen, penggunaan dana kampanye kami clean and clear, tidak ada masalah dan tidak ada catatan lagi," kata Charles.

( Baca juga: Timses Ahok Target Raih Rp25 M Untuk Kampanye Putaran Kedua )

Pada putaran pertama, patungan rakyat Ahok-Djarot mencapai Rp 60,1 miliar. Kemudian, dana yang dipergunakan sebagai dana kampanye sebanyak Rp 53,6 miliar.

Sisa dana tersebut, sebesar Rp 4,8 miliar dipergunakan sebagai modal awal dana kampanye dan Rp 1,7 miliar dikembalikan ke kas negara karena tak dilengkapi kelengkapan administrasi.

Sumber : KOMPAS

Read more »

TNI AU Diminta Proses Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Anggota DPR RI, Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Medan, Sumatera Utara, terhadap para wartawan.

“Diharapkan atasan yang bersangkutan memprosesnya, hukum harus ditegakkan, hukum harus jadi panglima,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Politikus PDIP itu meminta pihak TNI AU tidak menghalang-halangi proses hukum serta penyidikan.

Wartawan yang menjadi korban, menurutnya, dapat melaporkan ke POM AU.

“Kita harapkan POM AU memproses kasus ini,” tuturnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan bertindak arogan pada wartawan.

Adalah Array Argus wartawan Tribun Medan dan Andri Safrin wartawan MNC TV menjadi korban keberingasan TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Kedua wartawan tersebut awalnya meliput aksi massa dari warga Sarirejo yang ingin mempertahankan tanah mereka yang ingin dijadikan rusunawa.

Dengan seketika, Array, Andri Safrin dan beberapa wartawan lainnya diserang TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Dengan menggunakan kayu, pentungan, tombak dan laras panjang, mereka menarik, memukuli serta menginjak-injak wartawan.

“Awalnya saya mau wawancara ibu-ibu warga sana. Lagi duduk di sebelah ibu itu, saya ditarik, dihantam kayu broti itu, diseret-seret dan dipijak-pijak,” kata Array.

Sumber : Tribunnews

Read more »

Profesionalisme TNI Dipertanyakan

TNI sudah tidak bertindak sesuai koridornya. Segala macam pekerjaan dilokani penjaga keamanan NKRI itu mulai dari penyuluh petani, penjaga stasiun kereta api, sampai penjaga gudang pupuk BUMN. 

Bahkan, Sabtu kemarin (30/4), prajurit TNI dari Kodim dan Korem atas permintaan Bulog dilibatkan dalam kegiatan razia truk yang mengangkut beras dan gabah. Alasannya agar gabah dari Pinrang tidak dijual ke luar dari Bumi Lasinrang.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai berbagai kegiatan itu justru telah mencoreng profesionalisme dan melanggar UU TNI. 

"Belakangan ini kita melihat banyak rambu-rambu yang ditabrak oleh TNI. Panglima TNI sudah mengesampingkan peran presiden sebagai panglima tertinggi sesuai yang diamanatkan UU TNI," kritiknya Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Sepengetahuannya, sudah banyak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara Panglima TNI dengan berbagai kementerian dan institusi. Nah, realisasi dari MoU ternyata membuat prajurit TNI melaksanakan tugas di luar dari ketentuan dan melanggar UU TNI.

Seperti keterlibatan prajurit TNI di Pinrang. Charles mengemukakan, banyak petani resah sebab harga beli gabah atau beras Bulog itu lebih murah dibandingkan di tempat lain. 

Charles menduga ada permainan di balik razia itu. Bisa saja petani dipaksa menjual rugi oleh oknum-oknum TNI tersebut.

Charles Honoris menegaskan seharusnya kegiatan-kegiatan yang jauh dari tugas utamanya tersebut tidak dilakukan TNI. Sebab selain melanggar UU, apalagi anggaran TNI sudah sangat besar. 

"Kami (Komisi I DPR) sudah menaikkan anggaran buat TNI di atas Rp 100 triliun. Begitu juga kesejahteraan anggota, tentunya dengan catatan TNI harus profesional sebagaimana tuntutan reformasi. Tapi kalau maunya TNI seperti itu ya kita ubah saja UU TNI," demikian Charles.

Sumber : RMOL

Read more »

Kepala Sandera Dipenggal, Momentum Gelar Operasi Senyap Libas Abu Sayyaf

Komisi I DPR menyayangkan aksi pemenggalan kepala  yang dilakukan Abu Sayyaf  terhadap John Ridsdel, salah satu sandera warga negara Kanada.

Tindakan biadab tersebut harus dijadikan momentum bagi negara lain yang warga negaranya disandera, termasuk Indonesia untuk menekan pemerintah Pilipina agar mengizinkan dilaksanakannya operasi senyap (silent operation). 

‎Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4) menyikapi aksi Abu Sayyaf tersebut.

Pemenggalan kepala Ridsdel tersebut dilakukan karena uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala mantan wartawan Calgary yang alih profesi menjadi eksekutif pertambangan   ini dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina nekat memenggal sandera asal Kanada, John Ridsdel, setelah uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala korban dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya telah memberikan ultimatum agar empat sandera, yakni dua warga Kanada, satu warga Norwegia dan satu warga Filipina-ditebus masing-masing 300 juta peso. Batas ultimatum itu berakhir pada 25 April 2016 antara pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Filipina.

Selain John Ridsdel,  tiga sndera lainnya adalah Kjartan Sekkingstad (warga Norwegia), Robert Hall, 50 (warga Kanada), dan Marites Flor (warga Filipina).

Menurut Charles Honoris, aksi pemenggalan kepala Ridsdel harus disikapi secara serius oleh negara yang warga negaranya disandera oleh Abu Sayyaf. Pemenggalan kepala tersebut harus dijadikan momentum untuk memakai kekuatan militer dengan menggelar operasi senyap gabungan.

"Kuncinya di situ. Sebab tidak tertutup kemungkinan pemenggalan yang sama akan dilakukan kepada sandera lainnya. Secepatnya silent operation," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

‎Dia lebih setuju digelar operasi senyap ketimbang menyerahkan uang tebusan kepada kelompok bersenjata tersebut. Kalau saja sandera yang dipenggal adalah warga negara dari negara besar seperti Amerika Serikat, Navy SEAL yang diturunkan untuk melakukan operasi langsung membebaskan sanderta, termasuk melibas Abu Sayyaf.

Untuk menggelar operasi senyap, pemerintah Kanada, Norwegia dan Indonesia, memang harus meminta izin dari pemerintah Indonesia. Negara tersebut menurut Charles harus menekan pemerintah Pilipina. Indonesia misalnya diyakini bisa bargaining agar pemerintah Pilipina memberikan izin digelar operasi senyap.

"Kalau negara-negara itu bersatu maka tekanan kepada pemerintah Pilipina menjadi efektif. Namun sejauh ini pemerintah kita lamban dan terkesan takut, khawatir kalau dianggap berpihak dalam konflik Moro," jelas Charles Honoris.

‎"Sebab selama ini Indonesia menjadi mediator dalam konflik di sana," kata Charles.

Namun hal itu seharusnya tidak mengganggu sikap pemerintah dalam menekan pemerintah Pilipina. Pemerintah Indonesia perlu menyentil pemerintah Pilipina kalau persoalan Abu Sayyaf tidak lagi soal pemberontakan, tapi masalah pembajakan dan penculikan. Apalagi selama ini, Pilipina dikenal sebagai pelabuhan teroris.

"Nah kalau digelar operasi siluman tak hanya membebaskan sandera, kalai perlu sekalian memberantas kelompok tersebut dan sekaligus membuktikan komitmen negara dalam memberantas terorisme yang telah menjadi musuh bersama," demikian Charles. 

Sumber : RMOL

Read more »

PDI-P Gelar Rakerda Bahas Pilkada DKI Besok

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPR RI Charles Honoris di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).

"Sabtu ini kami Rakerda, membicarakan persiapan pemenangan Pilkada 2017. Rakerda ini juga dilaksanakan di daerah lainnya," kata Charles.

Ia menyebutkan baru ada sekitar 6-7 orang yang mendaftar dalam penjaringan cagub DKI ke DPD PDI-P DKI Jakarta. Beberapa orang yang sudah mendaftar itu antara lain Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kader Partai Demokrat Hasnaeni Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.

"Semuanya nanti diundang (ke Rakerda)," kata Charles.

Ia sendiri mengaku tidak tertarik maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia masih ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Selain itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga selesai.

"Sekali lagi, kalau soal pilkada, mekanisme harus dilalui melalui DPP," kata Charles.

PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Syarat partai dapat mengusung cagub adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 22 kursi.

Sumber : kompas.com

Read more »

Charles Honoris Kaget Namanya Dicatut Dampingi Djarot

Pemuda Indonesia Hebat (PIH) lewat Sekjennya, Rhugby Adeana, mengungkap salah satu kader muda PDI Perjuangan yang layak disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta adalah Charles Honoris.

Namun ketika dikonfirmasikan soal tersebut, Charles Honoris kaget.

"Saya juga kaget dan baru tahu kalau ada pernyataan politik dari sebuah organisasi yang mencatut nama saya bahwa seakan-akan saya berniat maju dalam kontestasi Pilkada DKI sebagai bakal calon Wagub dari Djarot Syaiful Hidayat," tegas Charles Honoris, Rabu (23/3).

Dia dengan tegas mengatakan pernyataan  itu sebagai upaya memperkeruh konsolidasi PDI Perjuangan dan tidak tertutup kemungkinan dibuat dalam rangka kepentingan pragmatis tanpa dasar.

"Instruksi partai jelas, bahwa PDI Perjuangan punya tanggung jawab besar untuk mengawal pemerintahan DKI Jakarta Ahok-Djarot hingga selesai masa jabatannya," tegas Charles Honoris yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Charles kembali menegaskan PDI Perjuangan sudah menginstruksikan agar seluruh kader tidak mengeluarkan pernyataan politik atau membuat pergerakan politik yang berhubungan dengan Pilkada DKI. Terkait apapun yang ada hubungannya dengan tahapan Pilkada DKI 2017 adalah domain atau wilayah DPP Partai.

"Oleh karena itu abaikan saja jika ada sesuatu yang mencatut nama saya khususnya terkait kontestasi Pilkada DKI. Saya sedang fokus reses untuk menjaring aspirasi warga dan mendengar persoalan yang ada di masyarakat," demikian Charles.

Sumber : RMOL

Read more »

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Read more »

Charles Honoris: Jokowi Harus Dengarkan Kritikan Effendi Simbolon

Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menganggap kritik Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon sebagai angin lalu. Menurutnya, kritik Effendi memang menimbulkan sejumlah spekulasi terkait motif di baliknya.

Charles Honoris telah berdiskusi langsung bersama Effendi Simbolon dan menyimpulkan bahwa maksud Efendi baik untuk mengingatkan pemerintah. "Apalagi substansi yang disampaikan juga benar," kata anak pengusaha nasional Luntungan Honoris ini.

Oleh karena itu, Charles Honoris telah menarik kembali ucapannya mengenai halusinasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada yang bersangkutan. Meski bukan gelombang besar di PDIP, peringatan dari Effendi bisa menjadi peringatan. Ia berkata, ada fungsi kontrol yang melekat pada anggota dewan dalam menjaga keberpihakan jalannya roda pemerintahan bagi rakyat banyak. "Dan itu yang sedang dilakukan Bang Effendi," sebut dia.

Read more »

Terpilihnya Caleg Muda Bukti Publik Inginkan Perubahan

charles honoris kader pdi perjuangan

JAKARTA – Kompetisi pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang banyak memunculkan nama-nama calon anggota legislatif pendatang baru berusia muda dinilai sebagai fenomena yang mengisyaratkan bahwa publik menginginkan perubahan positif. Terlebih sejumlah caleg muda terpilih itu berasal dari daerah pemilihan (dapil) “neraka” dan menyisihkan nama-nama tokoh yang sebelum Pileg digelar lebih diunggulkan.

“Di dapil yang disebut sebagai salah satu dapil ‘neraka’, politisi muda, bahkan pendatang anyar, mampu mengalahkan para politisi senior yang sudah lama malang melintang di panggung politik, dan memunyai nama besar. Ini menunjukkan publik sedang menginginkan perubahan,” kata Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, ketika dihubungi, kemarin.

 Dia mencontohkan banyaknya caleg muda yang melenggang dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu). Menurutnya, pemilih di Jakarta lebih rasional dalam menentukan pilihannya dan lebih independen. Mereka punya informmasi relatif lebih baik dibanding pemilih kebanyakan.

“Apa yang terjadi di dapil DKI Jakarta III menunjukkan masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin alternatif dan muda,” katanya.

Karena ingin perubahan, figur yang dianggap tak membawa perubahan atau figur yang tua cenderung mereka tinggalkan. “Anak muda, seperti Ahmad Sahroni, Charles Honoris, atau Aryo Djojohadikusumo, perolehan suaranya mengalahkan tokoh seperti Marzuki Alie atau Effendi Simbolon,” ujarnya.

Salah seorang caleg muda yang kemungkinan besar lolos ke Senayan, Charles Honoris, mengatakan dia tidak menyangka raihan suaranya bisa mengalahkan politisi senior yang lebih punya nama. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya bisa lolos dari dapil DKI Jakarta yang disebut dapil “neraka”.

“Saya sangat gembira, sebagai pendatang baru bisa membuktikan diri bersaing dengan politisi yang sudah senior,” kata dia.

Putra dari Luntungan Honoris, presiden komisaris PT Modernland Realty Tbk, itu mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU, dia memperoleh suara terbanyak. Di dapil “neraka” itu, dirinya sukses menangguk 96.842 suara. Perolehan suaranya mengalahkan politisi senior, seperti Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, yang juga bertarung di dapil tersebut.

Di dapil ini, beberapa nama tenar bersaing memperebutkan delapan kursi. Para politisi senior yang bertarung di dapil itu antara lain Ketua DPR Marzuki Alie, Vera Febyanthy, Effendi Simbolon, Achmad Riyaldi, Adang Daradjatun, Tantowi Yahya, Ade Supriatna, Wirianingsih, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Sejumlah pesohor juga tercatat ikut bertarung, yakni Farhat Abbas, Jeremy Thomas, dan Nasrullah (salah satu pemeran dalam sinetron Bajaj Bajuri).

Salah satu caleg muda yang sukses menangguk suara besar adalah Dodi Reza Alex Noerdin. Kepada Koran Jakarta, Dodi mengatakan, berdasarkan hasil pleno KPU Daerah Sumatra Selatan, dia berhasil meraup sekitar 204 ribu suara. “Saya pikir terbesar se-Indonesia untuk Partai Golkar,” kata Dodi. Dengan raupan suara sebesar itu, Dodi yang bertarung di dapil Sumsel I ini mungkin menjadi caleg peraih suara terbanyak se-Sumatra.

Sementara itu, peneliti Pol-Tracking Institute, Agung Baskoro, mengatakan fenomena terpilihnya caleg muda juga terjadi di banyak dapil sehingga beberapa nama tenar yang sering mewarnai parlemen tidak terpilih kembali. “Hal ini bisa terjadi karena, pertama, incumbent terjebak dengan skema popularitas yang tidak didukung dengan kerja-kerja publik yang jelas,” kata dia.Sementara para caleg baru, kata dia, terus turun ke bawah. Bahkan jauh sebelum masa kampanye, mereka rajin turun ke bawah menawarkan visi, misi, dan program baru yang lebih konkret.

Kedua, pola kampanye yang kreatif dan menarik menambah daya tarik para caleg pendatang anyar yang notabene masih berusia muda. “Sehingga publik menangkap kondisi ini sebagai harapan baru yang berpeluang memperbaiki nasib mereka,” katanya. ags/P-6

http://koran-jakarta.com/?11130-terpilihnya%20caleg%20muda%20bukti%20publik%20inginkan%20perubahan

Read more »

Legislator Baru, PDI Perjuangan Janji Tak Akan Walk Out

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basara, memastikan kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) tidak akan mengulangi aksi walk out, pada sidang paripurna pemilihan MPR yang digelar Senin (6/10/2014).

Kepada wartawan di kediaman Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014), Ahmad Basara mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung siapapun yang dipilih menjadi pimpinan.

"Kita tidak akan walk out, kita akan tonton saja," ujarnya.

Pada rapat paripurna pemilihan ketua DPR Kamis lalu (2/10), kubu Jokowi - JK yang terdiri dari PDIP, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura, memutuskan untuk walk out karena tidak terima sistem voting yang diterapkan di pemilihan. Alhasil Koalisi Merah Putih (KMP) pun menyapu bersih kursi pimpinan DPR.

Ahmad Basara mengatakan dalam rapat paripurna pemilihan ketua DPR, pihaknya akan menggandeng DPD. Kubu Jokowi - JK menawarkan agar Ketua MPR dipilih dari anggota DPD, dan keempat wakilnya dibagi antara kubu Jokowi - JK dengan KMP. Jika DPD setuju, DPD lah yang akan melobi KMP.

"Kalau sudah setuju, baru kita, DPD dan koalisinya pak Prabowo duduk bareng," ujarnya.

Kursi kubu Jokowi - JK di DPR memiliki 207 kursi di DPR, sedangkan di DPD terdapat 132 kursi, jumlah suara totalnya mencapai 339. Jumlah itu masih kalah dengan gabungan Partai Demokrat dan KMP sebanyak 353 kursi.

Menurut Ahmad Basara pihaknya akan menghindari adanya voting, dan akan berusaha mati-matian agar pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/05/pdip-janji-tak-akan-walk-out

Read more »

Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

charles honoris

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Ia menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama

Read more »

PDIP Tuding Sidang Paripurna DPR Sudah Diatur

Sidang paripurna perdana DPR periode 2014-2019 yang menetapkan pimpinan DPR Setya Novanto Cs dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP), dituding sudah diatur dan diskenariokan. Selain itu, persidangan yang dipimpin Popong Otje Djundjunan dari Golkar dan Ade Riza dari Gerindra itu juga berlangsung tanpa tata aturan bersidang.

“Sidang paripurna sudah diatur. Tujuannya untuk memaksakan paket yang mereka inginkan,” kata politisi PDIP Pramono Anung.

Tudingan serupa juga mengalir dari Ketua DPP Hanura Saleh Husin, parpol kolega PDIP di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Saleh menyebut Popong Otje Djundjunan selaku Pimpinan DPR sementara bertindak layaknya diktator. Popong dinilai memaksakan kehendak tanpa memperhatikan masukan peserta sidang.

"Ini seperti diskenariokan. Jadi yang boleh bicara ya yang dia mau saja," imbuh Saleh.

Karena kecewa akan jalannya persidangan, empat fraksi pendukung Jokowi-JK pun memilih meninggalkan ruang sidang (walkout/WO). "Ya mau bagaimana lagi? Pimpinannya begitu. Harusnya diatur tata aturan bersidang. Ini tidak ada aturan main," kata Pramono usai WO di gedung DPR, Senayan, Kamis (2/10) dinihari.

PDIP menilai sidang paripurna tidak mengakomodir pendapat berbeda dari koalisi Jokowi-JK. "Kami menginginkan apa yang terjadi di sidang paripurna adalah teladan rakyat Indonesia. Ini proses pengambilan keputusan yang menurut kami seenaknya saja. Tidak menghargai hak perbedaan pendapat," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10) dinihari.

"Tapi nggak tahu apa masalah sepertinya semua mikrofon di sidang paripurna tidak bisa dihidupkan sehingga kami merasa hak politik anggota kami tidak dihargai. Dalam setiap persidangan apa yang jadi kehendak koalisi Prabowo sepertinya lebih diuntungkan daripada teman-teman kami," sambung Puan.

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka pun mengeluhkan soal mikrofon yang tidak menyala. Ia merasa suara para anggota tidak dihargai. "Silakan lihat nanti hasil pimpinan DPR seperti apa. Ini tatib yang memotong suara rakyat. Ini kemunduran untuk demokrasi," ucap Rieke.

"Kami sepakat PDIP Nasdem, PKB dan Hanura lebih baik tidak mengikuti keputusan dalam sidang paripurna. Kami tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan dan kami keluar," tegas Puan.

Ketua DPP Hanura Saleh Husin mengaku pihaknya tidak rugi dengan melakukan aksi WO.  "Kami tak rugi mengambil langkah walkout dari proses yang tak demokratis," ujar Saleh.

Begitu pula dengan F-PKB. "Kami menilai pimpinan sidang tak demokratis. Oleh karena itu kami memilih untuk walkout," ujar Ketua DPP PKB Marwan Ja'far.

F-PKB memandang Popong selaku pimpinan terlalu memaksakan kehendak. Hal ini merupakan preseden buruk dari proses demokrasi. "Kami memilih walkout karena kami tak ingin bertanggungjawab atas proses pemilihan pimpinan DPR yang tak demokratis," imbuh Marwan.

Selain anggota Fraksi PDIP, Hanura, PKB, dan NasDem, ada dua politisi Partai Golkar yang juga ikut WO. Keduanya Mereka adalah Agus Gumiwang dan Nusron Wahid.

Kedua politisi muda Partai Golkar itu menilai pimpinan sidang tidak demokratis karena tak memberikan hak anggota untuk mengajukan interupsi. Keduanya WO meski Golkar tetap di dalam.

"Ya pasti itu sudah punya agenda-agenda tertentu dengan berbagai cara yang dia atur dan siasati seperti itu," ucap politisi Golkar Nusron Wahid.

Penilaian sebaliknya justru diberikan Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang menilai jalannya sidang paripurna memilih pimpinan DPR demokratis. Dia juga menilai pimpinan DPR sementara Popong Otje Djunjunan atau Ceu Popong sudah melakukannya dengan baik.

"Ini proses pimpinan DPR yang sangat demokratis," kata Ibas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10) dinihari.
Sumber: http://www.harianterbit.com/read/2014/10/02/9169/25/25/PDIP-Tuding-Sidang-Paripurna-DPR-Sudah-Diatur

Read more »

Charles Honoris: Indonesia Berkabung, Demokrat Seperti Pontius Pilatus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris angkat suara terkait hasil rapat paripurna terkait RUU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih. Kekalahan kubu yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dari kubu yang pro pemilihan melalui DPRD, ia anggap sama saja dengan mencederai aspirasi rakyat.

"Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat," ujar Charles.

"Sikap fraksi Partai Demokrat khususnya sangat mengecewakan. Mencuci tangan seperti pontius pilatus dan membiarkan pembantaian terhadap kedaulatan rakyat.Semoga rakyat bisa melihat siapa saja wakil rakyat yang sudah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah walkout, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengadakan rapat di kantor fraksi lantai 9, Gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Namun usai rapat, tidak ada satupun anggota fraksi Demokrat yang keluar dari kantornya. Para staf dan pihak keamanan yang bekerja di lingkungan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun menutup rapat-rapat informasi jalannya pertemuan tersebut dan keberadaan anggota fraksi Demokrat.

"Saya gak tahu mas, kantor sudah kosong, sudah pada pulang tadi," ujar salah seorang di pintu masuk kantor Fraksi Demokrat.

Para wartawan yang sudah menunggu lama tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya memberanikan diri masuk ke kantor fraksi Demokrat. Setelah masuk ternyata, para anggota fraksi secara bergiliran meninggalkan kantor fraksi melalui pintu belakang.

Ketika ditanya mengenai jalannya sidang dan langkah keputusan yang diambil fraksi, mereka yang kepergok meninggalkan gedung tersebut enggan berkomentar. Mereka hanya melontarkan senyuman kepada para wartawan.

Dari rombongan anggota fraksi Demokrat yang meninggalkan kantor secara sembunyi-sembunyi, tidak tampak batang hidung Ibas yang menggagas rapat tertutup tersebut. Para wartawan hanya melihat sejumlah Paspampres yang bergegas turun menggunakan lift belakang.

Aksi saling kejar sempat terjadi melihat Paspampres turun. Para wartawan mencoba mengikuti melalui lift berbeda. Turun ke lantai delapan para wartawan tidak menemukan Ibas. Begitu juga setelah menyisir setiap lantai, hasilnya nihil.

Para anggota fraksi Demokrat seperti ketakutan menghadapi media. Mereka emoh menjelaskan alasan langkah walkout yang mereka lakukan dalam sidang paripurna.

Salah satu anggota Fraksi Demokrat yang enggan disebutkan namanya, hanya mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Fraksi Demokrat Nurcahyo.

"Nanti saja saya tidak mau komentar, hanya saja pertemuan di ruangan Nurcahyo. Seharusnya ada juga Agus Hermanto dan Jhonny Allen Marbun," ujarnya.

Sumber: Quote:Tribunnews
Pontius Pilatus

Read more »

Charles Honoris Anggota DPR RI terpilih Pecinta Karya Seni

Seni adalah sebuah karya manusia yang mempunyai keindahan, sehingga tak heran banyak orang yang mencintai seni.Tak terkecuali politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris yang mencintai karya seni sudah sejak lama.

Charles Honoris adalah Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan merupakan anggota DPR RI terpilih 2014-2019 yang memperoleh suara terbanyak di dapil DKI III dengan 96.842 suara.

Dengan terpilihnya, rasa kecintaannya pada seni, telah ia buktikan pada saat mengundang ratusan seniman untuk berdiskusi mengenai seni rupa “Seniman Karya Seni dan Kota” beberapa waktu lalu di gedung Candranaya, Jakarta.

Charles mengatakan, saya memang mencintai semua jenis karya seni maka dari itu pada kesempatan yang baik ini. Saya mengundang seniman berjumlah 139 orang dari berbagai daerah seperti Jogjakarta, Kota Tua, Ancol, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan beberapa mahasiswa pecinta seni untuk mengadakan sarasehan tersebut.

Read more »

Kuliner ala Jepang dari Irene Charles Honoris

Kuliner ala Jepang makin mewabah di Indonesia. Selain ada Hoka Hoka Bento (Hokben), kini muncul Resto Mr. Karaage kreasi padangan Irene Irawan dan Charles Honoris.

Menurut Irene, pasar kuliner di Indonesia cukup menjanjikan. Responnya juga bagus. Secara ekonomis  pertumbuhan  kuliner  membantu program pemerintah mengentaskan pengangguran.

“Sama seperti di Jepang, masyarakat Indonesia sangat suka daging ayam,” jelas Irene Irawan yang diamini  Charles Honoris saat temu di pers di Central Park, Jakbar, kemarin.

Irene menjelaskan, menu Resto Karaage diolah dari daging ayam yang disajikan lebih tasty dan lembut. Restoran ini juga menawarkan menu-menu yang pas untuk selera lidah orang Indonesia. Sebut saja Karaage original, karaage hotdog, karaage twist, dan lainnya. Untuk variasi menu lain, ada beef triyaki, chicken teriyaki, salmon teriyaki, dan sebagainya.

“Olahan daging ayam kita goreng seperti negara asalnya, yaitu daging ayam dipotong kecil-kecil, tetapi rasanya kita sesuaikan dengan selera orang Indonesia.,” ujar dia.

Sementara, makanan berbasis daging sapi dan ikan sudah dimodifikasi menjadi lebih ringan
Mr Karaage berencana membuka cabang di lima mal di wilayah DKI Jakarta. Sajiannya tidak lagi sekadar mi ataupun sushi, tapi sudah mengarah kepada olahan daging ayam.

“Untuk pemesanan tiga menit, makanan sudah jadi, dua menit langsung keluar karena kami sangat fokus pada kecepatan,” tutupnya.

Read more »