Ahok-Djarot Habiskan Rp 53,6 M Untuk Kampanye

Selama 4 bulan kampanye Pilgub DKI 2017, pasangan calon nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat pemasukan hingga Rp 60,1 miliar. Dari pemasukan tersebut, Ahok-Djarot menghabiskan Rp 53,6 miliar untuk kampanye. 

"Kami ingin menutup Kampanye Pilkada DKl Jakarta Basuki-Djarot dengan melaporkan total hasil penerimaan dan pengeluaran dari Kampanye Rakyat yang merupakan bentuk dari pertanggung-jawaban kami terhadap uang hasil patungan masyarakat tidak hanya Jakarta tetapi seluruh Indonesia", kata Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris dalam jumpa pers di posko pemenangan, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017). 

Dari total penerimaan Rp 60.190.360.025, rinciannya adalah Rp 1 juta dari pasangan calon, Rp 42,9 miliar adalah sumbangan perseorangan, dan ada sumbangan badan hukum swasta sebanyak Rp 15 miliar. Ada pula sumbangan sebesar Rp 1,7 miliar yang masih belum lengkap syaratnya serta bunga bank. 

"Rp 1,7 miliar itu enggak lengkap, karena formulirnya tidak didapatkan. Ada beberapa kesempatan transfer langsung ke rekening, itu tidak bisa digunakan. Kami sudah sosialisasi ke masyarakat. Akan dikonsultasi dengan auditor, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke kas negara," ucapnya. 

Staf bendahara Timses Ahok-Djarot, Michael Sianipar, menjelaskan bahwa selama ini ada 3 kanal yang digunakan untuk sumbangan dari masyarakat.

"Selama ini yang digunakan adalah setoran tunai ke Bank BCA, transaksi melalui mesin EDC (Gala Dinner dan Posko Rumah Lembang), dan internet-banking melalui website resmi ahokdjarot.id," kata Michael. 

Dari total dana kampanye Rp 60,1 miliar, dana pengeluaran yang telah digunakan tim pemenangan yakni Rp 53,6 miliar. Pengeluaran itu termasuk untuk biaya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, hingga untuk rapat umum dan iklan. 

Charles mengatakan bahwa kegiatan operasional selama masa kampanye menjadi sumber pengeluaran paling besar pasangan nomor urut 2 ini. Penyebaran bahan kampanye kepada umum menyumbang pengeluaran terbesar dengan total Rp 24,5 miliar diikuti biaya pertemuan terbatas Rp 9,2 miliar, pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar, rapat umum Rp 5,3 miliar, dan lain-lain. 

Sumber : charles-honoris.com

Read more »

Insiden Bendera Papua Merdeka di KJRI Dinilai Upaya Provokasi RI-Australia

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menilai aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne merupakan perbuatan pidana. Sehingga, Kepolisian Australia harus menyelidiki siapa penerobos yang mengibarkan bendera tersebut.

"Aksi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne adalah tindakan kriminal, kepolisian Australia harus menangkap dan mengusut pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," kata Charles di Jakarta, Minggu (8/1).

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan perwakilan diplomatik ialah wilayah ekstrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Dalam hal ini, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional.

"Oleh karena itu, sebagai host country pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI disana," ujarnya.

Menurut dia, Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Maka, semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional.

"Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Australia. Pemerintah Australia harus menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana itu karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral," tandasnya.

Sumber : Beritasatu

Read more »

Pernah Minta Jangan Jadi Dubes di Wilayah Konflik, Yuddy Chrisnandi Bakal Ditugaskan di Ukraina

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima 23 nama yang diajukan sebagai duta besar.

Di antara nama-nama tersebut muncul politikus Golkar Tantowi Yahya sebagai calon Dubes Selandia Baru, dan mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi sebagai calon Dubes Ukraina.

"List tersebut memang sudah diserahkan ke DPR," kata anggota Komisi I Charles Honoris melalui pesan singkat, Minggu (27/11/2016).

Charles mengatakan, para calon duta besar tersebut akan mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR. Sifat fit and proper test itu hanyalah sebagai pertimbangan untuk pemerintah.

"Komisi I DPR belum menggelar rapat penjadwalan fit and proper test. "Belum ada," ujar Charles.

Sementara, Tantowi Yahya membenarkan namanya masuk sebagai calon Dubes Selandia Baru.

"Sepertinya begitu," ucap Tantowi.

Tantowi akan mengundurkan diri sebagai anggota DPR bila hal itu terjadi. Ia kini duduk sebagai anggota Komisi I DPR. Rencananya, Tantowi bertugas sebagai duta besar mulai Januari 2017.

Hal yang sama dikatakan Yuddy Chrisnandi.

"Ya, untuk fit and proper test dalam waktu dekat," cetusnya.

Yuddy mengaku diundang Kementerian Luar Negeri terkait posisi duta besar.

Sebelumnya, politikus Partai Hanura itu mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk tetap membantu pemerintah selepas menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi kepada Yuddy kala memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta, pada 26 Juli 2016.

"Jadi prosesnya itu semalam saya diminta bertemu dengan Pak Presiden. Saat bertemu, beliau menyampaikan bahwa ada situasi internasional, tekanan ekonomi global, kondisi, dan situasi politik nasional yang mengharuskan pemerintah melakukan percepatan dan perubahan, sehingga Pak Presiden mengatakan kepada saya mohon maaf," kata Yuddy di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, 27 Juli 2016).

Yuddy mengatakan, pernyataan Presiden kepada dirinya terhenti pada kata "mohon maaf". Namun, dirinya sudah bisa memahami maksud Presiden ingin menggantinya dari kursi kabinet.

"Presiden tidak meneruskan permohonan maafnya, tapi saya paham. Saya lalu mengatakan kepada Pak Presiden tidak ada masalah sama sekali, saya ikhlas dan bahkan berterima kasih kepada beliau sudah diberikan kesempatan membantu kabinet selama kurun waktu hampir dua tahun," papar Yuddy.

Selanjutnya, dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu, Yuddy mengaku turut menyampaikan permohonan maafnya manakala ada hal-hal tidak berkenan serta ada harapan Presiden yang tidak terlaksana selama dirinya menjabat Menteri PANRB.

Dalam pertemuan itu, menurut Yuddy, Presiden berharap agar dirinya tetap membantu pemerintahan.
"Beliau bertanya kira-kira saya ada ekspektasi bertugas di mana. Saya mengucapkan terima kasih.

Saya katakan kalau Pak Presiden percaya kepada saya, cukuplah saya menjadi duta besar, agar saya memiliki banyak waktu untuk menulis," beber Yuddy.

Menurut Yuddy, respons Presiden atas harapannya itu terlihat positif yang tergambar dari kegembiraan raut wajah Jokowi.

"Saya melihat Pak Presiden tanggapannya sangat gembira. Menjadi duta besar di negara kecil juga tidak apa-apa, saya jadi punya kesempatan menulis dan lebih banyak waktu mengajar, karena saya guru besar di Universitas Nasional, jadi harus terus mengajar," jelasnya.

Namun, Yuddy Chrisnandi sempat mengaku enggan menjadi duta besar di negara rawan konflik atau penculikan, seperti Filipina yang menjadi markas kelompok teror Abu Sayyaf.

"Kalau bisa, ya, jangan negara yang ada penculikan-penculikan dong, tidak sekalian kamu tawarin saya ke Afganistan atau ke Suriah," seloroh Yuddy.

Berikut 23 nama calon dubes Indonesia yang diajukan ke DPR:
1. Tokyo: Arifin Tasrif
2. Athena: Ferry Adamhar
3. Bogota: Priyo Iswanto
4. Canberra: Kristiarto Legowo
5. Dili: Sahat Sitorus
6. Geneva: Hasan Kleib
7. Kabul: Mayjen Dr Ir Arief Rachman
8. Kolombo: Ngurah Ardiyasa
9. Kiev: Prof Dr Yuddy Chrisnandi
10. Manama: Nur Syahrir Rahardjo
11. Roma: Esti Andayani
12. Seoul: Umar Hadi
13. Wina: Darmansjah Djumala
14. New Delhi: Arto Suryodipuro
15. Dhaka: Rina Soemarno
16. Amman: Andy Rachmianto
17. Bratislava: Wieke Adiwoso
18. Dar Es Salaam: Prof Radar Pardede
19. Wellington: Tantowi Yahya
20. Zagreb: Sjachroedin ZP
21. Astana: Rachmat Pramono
22. Tunis: Ikrar Nusa Bhakti
23. Kuala Lumpur: Rusdi Kirana

Sumber : Wartakota

Read more »

Kronologi Anggota TNI-Polri Bentrok, Mako Brimob Dirusak

 

TNI Ilustrasi

BATAM - Keributan terjadi antara-Yonif 134 Tuah Sakti (TS) dengan Satbrimob Polda Kepulauan Riau. Permasalahannya sepele karena gara-gara salah paham di depan Perumahan Buana Impian Tembesi saat mengisi bensin pagi tadi.

Salah paham itu terjadi ketika dua anggota Yonif 134/TS sedang mengisi bensin sepeda motor di depan perumahan tersebut, kemudian dua anggota Brimob saling pandang dan berujung percekcokan.

Dua anggota Yonif 134/TS bernama Pratu Nuryanto dan Praka Budiono dan dua anggota Satbrimob Bribda Erik Simanjuntak dan Bripda Solatif Purba. Entah kenapa, puluhan anggota Yonif 134/TS kemudian datang menyerang Satbrimob Polda Kepri.

“Dua anggota Yonif 134/TS Pratu Nuryono dan Praka Budiono selesai berkegiatan di Bataliyon yang tinggal di Cipta Asri. Kemudian mereka berhenti mangisi bensin, saat itu dua anggota Brimob datang dan mereka saling pandang. Akibat lirik-lirikan ini tidak terima, maka terjadi percekcokan," ujar Komandan Resort Milter (Danrem) O33 Wira Pratama/WP Kepri, Brigjen TNI Eko Margiono di Mako Brimob Polda Kepri, Rabu (19/11/2014).

Masalah dua anggota TNI dan dua Brimob itu sudah berhasil diselesaikan, karena saat itu Provost Brimob Polda Kepri datang untuk menyelesaikannya. Beberapa personel TNI sekira 30 orang yang melintas tidak tahu menahu persoalan langsung ingin menanyakan permasalahaan yang terjadi.

Kemudian, menjatuhkan sepeda motor yang sedang parkir dan sempat merusak Barak Teratai Polda Kepri.

(kem)

Sumber Informasi di Sini

Read more »