Anggota Komisi I: Polemik Pembelian Senjata Harus Segera Diakhiri

Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto terkait pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Pernyataan Wiranto itu diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang ada.

"Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ujar anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris di Jakarta, Senin (25/9).

Wiranto memastikan tidak ada pengadaan senjata ilegal. Pengadaan senjata yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah milik Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya juga bukan 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5.000 senpi secara ilegal oleh institusi tertentu. Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik.

Baca juga : Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Menurut Charles, sebagai panglima TNI, tentunya Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar.

"Saat ini kan sudah terbuka melalui pernyataan resmi Menko Polhukam bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh panglima TNI adalah BIN," katanya.

Charles mengatakan sangat tidak etis ketika seorang panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya, kata dia, Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menyukseskan program kerja pemerintahan Jokowi.

Menjelang masa pensiun, saran Charles, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI.

"Fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI," katanya.

Sumber : BeritaSatu

Read more »

Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5000 senjata api secara ilegal oleh institusi tertentu. Terlebih ucapannya itu membuat kegaduhan.

"Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik. Sebagai Panglima TNI tentunya Pak Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar," kata Charles kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).

Charles mengatakan, saat ini sudah terbuka melalui statement resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh Panglima TNI adalah Badan Intelijen Negara. Pembelian senjata itu pun dilakukan secara legal untuk pendidikan di BIN.

"Sangat tidak etis ketika seorang Panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya Pak Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintahan Jokowi, bukan malah sebaliknya," ucap Charles.

Politisi PDI-P ini pun menyarankan, menjelang masa pensiun, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI. Gatot, kata dia, harus fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI.

Baca juga : Kritik Ke Prabowo, PDIP: Jangan Gunakan Cara Murahan

"Statement Pak Wiranto sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ucap Charles.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia. Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.

Namun pernyataan Panglima itu dibantah Menkopolhukam Wiranto yang menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru. Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Sumber : Kompas

Read more »

BIN Akan Rekrut 1.000 Tenaga Baru Intelijen

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih, Letjen (Purn) Sutiyoso, mengatakan, dirinya berencana merekrut 1.000 tenaga baru intelijen dari berbagai bidang dalam jangka waktu satu tahun untuk memperkuat BIN. Penambahan personel ini dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun 2015.

"Satu tahun ini kami harus merekrut 1.000 orang, terutama menghadapi pemilu serentak ini. Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin," ujar Sutiyoso seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015).

Kebutuhan ideal BIN, lanjut dia, adalah 5.000 orang. Namun, yang ada saat ini baru 1.975 orang. Dengan jumlah personel yang ada itu, Sutiyoso menuturkan, satu intelijen memiliki area tugas hingga tiga kabupaten.
"Teknologi komunikasi yang ada sudah sangat canggih. Kalau kita tidak punya alat yang supercanggih, kita akan jebol terus, disadap termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara disadap, dan ini bisa kita protect, komunikasi pejabat tinggi kita," tutur Sutiyoso.

Untuk melengkapi BIN dengan teknologi canggih, Sutiyoso menyatakan, BIN juga perlu penambahan anggaran. Penambahan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai keuangan negara.

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menuturkan, proses perekrutan tahap pertama akan dilakukan dalam waktu satu tahun. Mereka yang terpilih menjadi anggota BIN selanjutnya akan disekolahkan hingga sarjana sehingga bisa lebih mahir dalam bidang tertentu. Sumber : nasional.kompas.com

Sementara itu, Sutiyoso menyebut dirinya telah mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejak 15 Juni 2015 lalu. Jabatan itu, ucap dia, akan digantikan oleh mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Hal ini mengundang perhatian Anggota Komisi I Charles Honoris, Ia mengatakan bahwa keinginan Sutiyoso tersebut adalah hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi agar BIN dapat semakin memperkuat keamanan dan kondusifitas salah satunya terkait rencana gelaran Pilkada serentak. Diakui oleh Charles Honoris bahwa dalam beberapa kali rapat Komisi I dengan BIN, memang ada kebutuhan perekrutan dan penambahan personil seiring dengan rencana pembangunan kelembagaan BIN agar menjadi lebih kuat. Target perekrutan tersebut nantinya akan melibatkan semua elemen masyarakat untuk ditugaskan ke seluruh pelosok tanah air.

Read more »