Anggota Komisi I Minta AS Jelaskan Alasan Larangan Masuk Terhadap Panglima TNI


Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Pemerintah AS menjelaskan alasannya melarang Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke negara tersebut.
Menurut Charles, persoalan insiden Panglima TNI bukan terkait pencabutan izin masuk ke Amerika Serikat.
"Pemerintah AS harus menjelaskan ke pemerintah Indonesia Otoritas mana di AS yang meminta pihak CBP untuk menolak entry bagi Gatot dan dengan alasan apa," ujar Charles Honoris kepadaTribunnews.com, Senin (23/10/2017).
Politikus PDIP itu menilai larangan masuk tersebut dikeluarkan secara mendadak.
Menurut Charles, insiden yang dialami Gatot Nurmantyo dapat dilihat sebagai penolakan terhadap pemerintah Indonesia.
Apalagi, tegas dia, Panglima TNI berangkat ke AS atas undangan dari otoritas pertahanan Negera Paman Sam tersebut.
Dimana, Jenderal Gatot resmi mewakili pemerintah Indonesia.
Oleh karenanya, penjelasan resmi dari pemerintah AS dibutuhkan agar hubungan bilateral Indonesia-AS tidak terganggu.
"Bagaimanapun AS adalah mitra strategis bagi Indonesia khususnya di bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme," tegasnya.
Amerika Serikat telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar AS di Indonesia ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2017).
"Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.
Selain itu, melalui Wakil Dubes AS, Pemerintah AS secara resmi melayangkan permohonan maaf atas peristiwa pelarangan itu. Pemerintah AS, menurut Retno, mengakui bahwa kebijakannya itu menyebabkan ketidaknyamanan hubungan Indonesia-AS.
AS pun berharap Jenderal Gatot tetap datang ke Negara Abang Sam itu demi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Dunford dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC.
"Jadi mereka bilang, sangat menyambut baik kunjungan (Gatot) dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun, dan terdapat keinginan dari Jenderal Dunford untuk berkomunikasi dengan Panglima. Mereka sedang mengatur komunikasi tersebut," ujar Menlu Retno.
Gatot Nurmantyo dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu (21/10/2017). Saat itu Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in.
"Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu.
Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.
Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS). Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior.
Gatot telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.
Menlu Retno juga sudah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan duta besar AS untuk Indonesia. Kebetulan, Dubes AS tidak berada di Jakarta. Rencananya, Retno juga akan memanggil Wakil Dubes AS pada Senin (23/10/2017).
Permintaan maaf juga telah disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan.
Dalam pernyataan tertulis juga menyebutkan bahwa Kedutaan Besar Amerika akan memfasilitasi keberangkatan Gatot ke Amerika.
"Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami Jenderal Gatot," demikian pernyataan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang dimuat di laman resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat, Minggu (22/10/2017).
Sumber : Tribunnews

Panglima TNI Ditolak, Anggota Komisi I Minta DPR Panggil Perwakilan AS


Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan penolakan pemberian ijin masuk oleh otoritas Amerika terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo secara tiba-tiba.
Charles mendapatkan informasi Panglima TNI berencana mengunjungi Amerika dalam rangka undangan dari otoritas pertahanan AS.
"Oleh karena itu kehadiran panglima secara resmi mewakili pemerintah Indonesia. Tentunya penolakan ijin masuk tersebut dapat dilihat sebagai penolakan terhadap pemerintah Indonesia," kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2017).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, kata Charles, harus segera meminta penjelasan dari pemerintah Amerika agar tidak mengganggu hubungan kedua negara.
Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, penolakan tanpa alasan yang jelas dapat mencederai hubungan kedua negara.
"Sebagai anggota Komisi I, saya juga akan mengusulkan agar lembaga DPR segera memanggil dan meminta penjelasan dari perwakilan AS di Indonesia," kata Charles.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat.
Gatot Nurmantyo seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357 tanggal 21 Oktober 2017 untuk memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr.
Gatot Nurmantyo mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng.
Pemberitahuan penolakan disampaikan pihak maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.
Kabar itu diterima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melalui pemberitahuan penolakan yang disampaikan pihak maskapai Emirates.
Maskapai ini sedianya akan membawa Gatot dan istri ke Amerika Serikat menghadiri sebuah acara konferensi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr. di Kota Washington, atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.
Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357, Sabtu (21/10/2017) sekitar pukul 17.00 WIB.
Ketika hal ini dikonfirmasikan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto membenarkan, seperti dikutip Kompas TV.
Gatot Nurmantyo dan istri sebelumnya sudah mengurus visa untuk keberangkatan tersebut.
Gatot Nurmantyo mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten.
Panglima TNI sudah melaporkan insiden penolakan ini ke Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi dan Menko Polhukam Wiranto.
Sumber : Tribunnews

Kemenlu Diminta Layangkan Protes ke Singapura Karena Ajak WNI Ikut Wamil


Jakarta - Dua orang WNI yang tinggal di Singapura mengikuti wajib militer (wamil) di Singapura. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk melayangkan protes ke pemerintah Singapura karena menerima WNI untuk ikut kegiatan wajib militer.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Charles Honoris mengatakan, sangat disayangkan adanya WNI yang ikut kegiatan wajib militer di Singapura. Hal ini jelas akan mengakibatkan status pria yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

"Kami sangat menyayangkan adanya WNI yang ikut wajib militer di Singapura. Tentunya dari segi aturan sudah jelas bahwa WNI yang ikut wamil di negara lain dapat kehilangan kewarganegaraannya," ujar Charles dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (12/11/2014).

Dua orang WNI tersebut berstatus permanent resident (PR) di Singapura. Namun semestinya pemerintahan Singapura juga tidak bisa seenaknya menerima orang yang berstatus kewarganegaraan asing untuk ikut wajib militer. KBRI juga diminta untuk aktif menjelaskan jika WNI dilarang ikut wajib militer di negara asing.

"Memang ada aturan di Singapura bahwa semua Permanent Resident Singapura, terlepas dari kewarganegaraan yang bersangkutan diwajibkan ikut wamil disana. Kemenlu harus mengirimkan surat protes ke pemerintah Singapura untuk tidak memaksa WNI yang ada disana untuk ikut wajib militer," ucap Charles.

"Selain itu pihak KBRI juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada WNI di luar negeri untuk tidak ikut wajib militer atau kegiatan militer negara lain. Kalau kata Bung Karno lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," tambahnya.

Dua Pria yang masih berstatus WNI diketahui ikut wajib militer Singapura. Keduanya merupakan permanent resident Singapura. Keduanya diketahui ikut Wamil saat latihan gabungan dengan TNI di Magelang, Jawa Tengah.
Sumber: Detik

kabar charles honoris

ASK

Popular Posts