Charles Honoris: Eksekusi Mati ‘Bali Nine’ Harus Berjalan

Politikus PDIP Charles Honoris mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan eksekusi mati kepada kelompok Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Pemerintah harus konsisten menjalankan hukuman mati terhadap kelompok Bali Nine,” kata Charles di Jakarta, Sabtu (14/2).

Anggota Komisi I DPR ini merasa yakin jika Kementerian Luar Negeri mampu mengatasi protes dari Australia. Dia juga meminta agar pemerintah memberi pemahaman kepada pemerintah Australia bahwa Indonesia saat ini sedang melawan keras kejahatan narkoba.

“Saya punya keyakinan penuh bahwa kementerian luar negeri kita melalui perwakilan kita disana dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat disana mengenai kondisi darurat narkoba yang terjadi di Indonesia,” tegas dia.

“Walaupun menjadi kontroversi di Australia, saya yakin bahwa pemerintah dan rakyat Australia akan bisa memahami dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia,” tambah Charles.

Menurut dia, sikap tegas pemerintah mengeksekusi mati terpidana narkoba merupakan sebuah momentum untuk menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia sedang perang melawan kejahatan narkoba.

“Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk mengambil peran besar di panggung dunia dalam perang melawan narkoba,” pungkasnya

Sumber: Merdeka.com

Read more »

Charles Honoris: Pemerintah Harus Tinjau Ulang Kerja Sama Negara Samba Brazil

charles honoris pdip dpr

Jakarta - Pemerintah Brazil melakukan tindakan tak terpuji terhadap Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan Indonesia harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan Brazil sebagai reaksi atas tindakan negara Samba itu.

"Kami sangat menyayangkan langkah Brazil yang menunda penerimaan duta besar kita untuk Brasil. Kami juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah dalam menarik kembali Dubes Toto Riyanto dari Brasil," kata Charles dalam pesan singkat, Sabtu (21/2/2015).

Charles menambahkan, langkah pemerintah Brazil berarti tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan hukum yang berlaku di Nusantara. Sehingga ia menyarankan Presiden Joko Widodo mengkaji ulang perjanjian dagang dengan Brazil yang kurang menguntungkan.

"Langkah pemerintah Brazil menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kedaulatan negara kita dan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pemerintahan Jokowi harus meninjau ulang hubungan perdagangan kita dengan Brazil yang selama ini lebih menguntungkan untuk Brazil," ‎ujar Charles.

Selain perdagangan, Charles juga berharap pemerintah Indonesia meninjau ulang kerjasama di bidang pertahanan dengan pemerintah Brazil. Ditambah dengan impor daging yang menurut Charles harus ditutup sebagai reaksi pemerintah Indonesia terhadap tindakan kurang menghormati itu.

"Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang kebijakan pembelian alutsista dari Brasil dan tutup keran impor daging ayam dan sapi dari Brasil," ucap Charles.

Presiden Brasil Dilma Rousseff sendiri memiliki alasan sendiri menunda penerimaan surat mandat Duta Besar Indonesia. Dilma menginginkan adanya 'evolusi' terhadap hubungan diplomatik Brasil dengan Indonesia.

Dalam pernyataan seperti dilansir Wall Street Journal dan AFP, Sabtu (21/2/2015), kantor presiden membantah hal ini merupakan balasan atas eksekusi mati terpidana narkoba asal Brasil, Marco Archer Cardoso Moreira beberapa waktu lalu.

"Kami pikir penting akan adanya sebuah evolusi dalam situasi ini, demi memperjelas hubungan Brasil dengan Indonesia," ujar Dilma.

Sumber: Detik.com

Read more »