Charles Honoris, Ada yang Ingin Memecah Belah PDI Perjuangan

INILAHCOM, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) mencium adanya aroma terselubung yang ingin memecah belah kadernya. Untuk mengantisipasi itu, PDIP siaga satu.

Politikus PDIP Charles Honoris menilai gerakan untuk memecah PDIP yang kian masif jelang kongres 2015 perlu untuk diwaspadai.

"Kita perlu siaga satu," kata Charles, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Hal itu menanggapi hasil riset dari lembaga survei Cyrus Network yang menyatakan Megawati Soekarnoputri tidak layak menjadi Ketua Umum partai berlambang banteng moncong putih itu.

Meski demikian, kata Charles, partainya akan tetap solid mendukung kebijakkan partai. Menurutnya, langkah pihak di luar PDIP yang ingin menjegal Megawati menjadi ketum akan sia-sia.
‎"Jadi apapun yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memecah PDI Perjuangan, termasuk survei Cyrus itu akan sia-sia belaka. Sebab dibawah kepemimpinan Ibu Megawati, kami para kader dipersatukan oleh sebuah nilai-nilai ideologi yang sama, bukan berdasarkan jabatan ataupun kekuasaan," kata Charles.

Sebelumnya, mayoritas publik menginginkan regenerasi kepemimpinan partai politik. Mengganti tokoh-tokoh tua yang masih menjadi ketua umum partai politik.

Hal itu merupakan kesimpulan hasil survei Cyrus Network yang digelar pada 1-7 Desember 2014. Survei ini secara khusus menjaring opini masyarakat terhadap empat partai politik besar, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra dan Partai Demokrat.

"Bahkan masyarakat menilai, tokoh-tokoh senior seperti Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) dan Aburizal Bakrie (ARB) perlu memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang lebih muda untuk memimpin partainya," ujar CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat merilis survei di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Sebanyak 80% publik responden menginginkan agar partai politik dipimpin oleh ketua umum yang berusia 41-50 dan 51-60 tahun.

"Dan 61 persen responden menyatakan bahwa sebaiknya tokoh parpol yang berusia 60 tahun ditempatkan sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehat partai, bukan pengurus harian partai," katanya.

Survei ini dilakukan dengan jumlah responden 1.220 orang, proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 50 banding 50 persen di 33 provinsi dengan margin of error sebesar 3,1%. [rok]